RADAR SIDOARJO - Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, terus bergulir.
Sejumlah warga mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Rabu (7/5). Mereka melaporkan Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Pantauan Radar Sidoarjo di lokasi, sejumlah warga tiba di Kejari Sidoarjo pukul 14.00, untuk melaporkan Pemdes dan BPD atas dugaan penyalahgunaan wewenang serta pembiaran praktik korupsi yang dinilai terjadi secara kolektif.
Salah satu warga yang melaporkan, Tantri Sanjaya, menuturkan, laporan ini berkaitan dengan pengelolaan TKD yang telah dialihfungsikan menjadi wahana wisata dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.
Namun, menurutnya, hasil dari wahana tersebut tidak jelas kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Padahal, ia rela merogoh kocek hingga Rp 100 juta untuk menyewa tanah wahana wisata tersebut.
“Saya sudah menawarkan untuk menyewa lahan itu sebesar Rp 100 juta per tahun, selama tiga tahun. Tapi ditolak oleh Pemdes dan BPD. Ada apa sebenarnya?," jelasnya.
Padahal, yang diketahuinya, selama dua tahun beroperasi, BUMDes hanya menyetor Rp 2 juta ke Pendapatan Asli Desa (PADes). Ia menilai penolakan terhadap tawaran sewanya sebagai indikasi adanya sesuatu yang disembunyikan oleh oknum di tubuh pemerintahan desa.
“Saya menduga ada dalang di balik semua ini. Makanya saya serahkan ke Kejari Sidoarjo agar kasus ini diusut tuntas dan pelakunya ditindak tegas,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa niatnya murni untuk membantu pembangunan desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga Trosobo. Ia merasa upayanya justru dihalangi oleh sikap tertutup Pemdes dan BPD.
“Kami hanya ingin transparansi. Kalau pengelolaan oleh BUMDes tidak memberikan kontribusi nyata, kenapa tidak diserahkan ke investor yang jelas komitmennya? Saya sudah siap menanamkan investasi total Rp 300 juta untuk tiga tahun,” utaranya.
Diketahui, dalam kasus ini, warga menilai adanya pelanggaran terhadap Pasal 17 dan 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia Ariandi, masih belum memberikan keterangan.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Trosobo, Nining Sulistyowati, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi terkait penawaran investasi yang masuk.
“Kami belum bisa memberikan keputusan. Masih kami bicarakan lebih lanjut dengan BUMDes terkait investor yang berminat masuk,” tandasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista