RADAR SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh hanya berhenti pada capaian administrasi dan laporan keuangan.
APBD harus benar-benar menjadi instrumen yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, hingga percepatan pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Soroti Tingginya Kasus Narkoba di Wonoayu
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi, saat memberikan jawaban atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rapat Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026, Rabu (8/7).
Agenda paripurna membahas jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Ultimatum Direksi Baru Perumda Delta Tirta Jika Gagal Capai Target
Subandi menegaskan, pemerintah daerah memiliki visi yang sama dengan DPRD agar pengelolaan APBD tidak hanya menghasilkan opini laporan keuangan yang baik, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami sependapat dengan harapan seluruh fraksi bahwa pelaksanaan APBD tidak hanya berorientasi pada penyusunan laporan keuangan yang baik, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Subandi.
Baca Juga: Bupati Subandi Minta ASN Pakai Batik Sidoarjo, Surat Edaran Diterbitkan Mulai Senin
Ia mengatakan, arah kebijakan APBD ke depan akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, dan percepatan pengentasan kemiskinan.
"Ke depan, APBD akan terus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perluasan lapangan kerja, serta percepatan pengentasan kemiskinan," tegasnya.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Minta Proyek 2026 Tak Kembali Molor
Menurut Subandi, seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
"Seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan kami jadikan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan anggaran pada tahun-tahun berikutnya," katanya.
Dalam jawaban kepada Fraksi PKB, Subandi menjelaskan pengisian jabatan struktural yang kosong telah diselesaikan pada 10 Januari 2026.
Pemerintah daerah juga memperkuat pembinaan administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan serta meningkatkan pengawasan pembangunan kawasan perumahan untuk mencegah konflik sosial maupun sengketa fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Ia juga menyampaikan bahwa Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta saluran drainase sesuai pembagian kewenangan pemerintah.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Subandi menyebut pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah, terutama BPHTB dan PBB-P2, melalui penguatan pertukaran data bersama notaris, PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta penyesuaian zonasi nilai tanah.
Sementara itu, untuk meningkatkan pendapatan BLUD Puskesmas, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan menambah tenaga dokter sesuai kemampuan fiskal daerah. Di sisi lain, pendapatan RSUD Notopuro berhasil melampaui target yang ditetapkan.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Pemkab Sidoarjo tetap mendorong perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menjawab Fraksi Gerindra, Subandi mengatakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan melalui digitalisasi pajak, penguatan kinerja BUMD, validasi data wajib pajak, serta penerapan tax monitoring system yang terintegrasi. Pemerintah juga melibatkan masyarakat melalui program Digital Jayandaru Tax Prize (DIJAPRI).
Selain itu, penagihan piutang daerah dilakukan secara berkala disertai mekanisme penghapusan piutang sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pengadaan barang dan jasa akan dipercepat melalui perencanaan lebih awal agar pelaksanaan proyek tidak terlambat.
Kepada Fraksi Golkar, Subandi menyampaikan evaluasi kinerja seluruh perangkat daerah akan terus dilakukan agar kualitas perencanaan anggaran meningkat dan SILPA non-efisiensi dapat ditekan.
Pemerintah juga memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, kemitraan usaha, serta perluasan akses pasar digital.
Sedangkan kepada Fraksi PKS-PPP, Subandi mengungkapkan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp 5,526 triliun atau 101,35 persen dari target yang telah ditetapkan. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kemandirian fiskal Kabupaten Sidoarjo.
Pemerintah juga mempercepat sertifikasi aset tanah daerah, memperkuat strategi penurunan piutang PBB-P2, serta siap mendukung fungsi pengawasan DPRD dengan menjamin keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dalam jawaban kepada Fraksi Demokrat-NasDem, Subandi menegaskan paradigma pengelolaan keuangan daerah kini diarahkan pada pencapaian hasil pembangunan yang terukur melalui anggaran berbasis kinerja.
Pemerintah juga memperketat pengawasan proyek sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan, meningkatkan pelatihan bagi pelaku industri kecil dan menengah, serta terus mempermudah perizinan berusaha berbasis risiko guna mendorong peningkatan investasi.
Menutup penyampaiannya, Subandi berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar hingga pembahasan di Badan Anggaran maupun Panitia Khusus DPRD.
"Kami berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista