
RADAR SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Subandi, menegaskan tidak ingin proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026 kembali mengalami keterlambatan seperti yang terjadi pada sejumlah pekerjaan di tahun sebelumnya.
Menurutnya, berbagai persoalan keterlambatan maupun deviasi pekerjaan harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tata kelola pembangunan di Kabupaten Sidoarjo semakin baik dan profesional.
“Kita ingin berbenah. Kita koreksi persoalannya sampai di mana. Ke depan kontraktor harus bekerja tepat waktu dan mutunya harus bagus,” tegas Subandi, Selasa (23/6).
Ia menekankan, fungsi pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara administrasi, tetapi harus disertai pengecekan langsung di lapangan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas diminta lebih aktif memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan spesifikasi.
“Kalau ada pekerjaan yang tidak bagus harus diberikan catatan. Pengawasan harus dilakukan ketat karena baik buruknya pembangunan Sidoarjo tergantung pada komitmen kita bersama,” ujarnya.
Subandi juga menegaskan tidak ingin lagi proyek pemerintah berujung pada keterlambatan yang berakibat denda. Menurutnya, proyek yang molor menunjukkan adanya proses yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya tidak suka pekerjaan sampai terkena denda karena molor, karena itu menunjukkan ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa seluruh pembangunan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat, sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan hasil pekerjaan yang berkualitas dan tepat waktu.
“Mari bersama-sama membangun Sidoarjo dengan penuh amanah. Uang yang digunakan untuk pembangunan adalah uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Subandi secara khusus mewanti-wanti para PPK agar tidak lengah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika ditemukan indikasi keterlambatan, ia meminta agar segera dilakukan langkah penanganan sebelum masalah semakin besar.



