Komisi C DPRD Sidoarjo Soroti Kebocoran Razia Krengseng Krian
RADAR SIDOARJO - Kebocoran informasi dalam razia kawasan lokalisasi Krengseng, Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian, Sabtu (11/7) malam, menjadi perhatian Komisi C DPRD Sidoarjo.
Razia yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Forkopimda dinilai tetap menjadi langkah positif, namun harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Abud Asyrofi menegaskan, evaluasi terhadap kebocoran informasi razia sangat diperlukan.
Menurutnya, keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, tetapi juga kesiapan dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat.
"Kita harapkan perlu adanya evaluasi tetap. Yang pertama, tetap kami sampaikan apresiasi untuk Forkopimda yang cepat bertindak karena keluhan-keluhan masyarakat," ujar Abud, Minggu (12/7).
Abud berharap, kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan. Tak hanya melakukan razia, melainkan juga harus melakukan pendampingan dan bimbingan pasca razia.
"Tapi harapan kita tidak berhenti sampai di sini. Harapan kita tetap continue, harus ada perbaikan-perbaikan, bukan hanya sekadar hadir, tapi ada bimbingan berkelanjutan," terangnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai langkah Pemkab Sidoarjo menertibkan kawasan yang diduga menjadi lokasi praktik prostitusi patut diapresiasi. Terlebih, upaya tersebut berkaitan dengan pencegahan penyebaran HIV/AIDS yang jumlah kasusnya di Sidoarjo tergolong tinggi.
"Dengan data yang kita punya, kasus HIV kita sangat tinggi. Ini peran pemerintah daerah luar biasa. Patut kita apresiasi. Langkah ini sangat positif dan harus terus berlanjut," katanya.
Abud menegaskan, penanganan persoalan prostitusi tidak cukup hanya dengan razia. Menurutnya, para pekerja yang terlibat juga perlu mendapatkan pembinaan agar memiliki alternatif pekerjaan dan tidak kembali ke aktivitas yang sama.
