RADAR SIDOARJO - Beragam potensi seni, tradisi, situs sejarah, hingga komunitas budaya yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo dinilai perlu disatukan dalam satu wadah resmi.
Langkah tersebut dianggap penting agar pemerintah daerah memiliki mitra yang jelas dalam memberikan pembinaan, fasilitasi program, hingga dukungan pendanaan bagi para pelaku budaya.
Baca Juga: Komisi D DPRD Sidoarjo Dorong Komik Jadi Media Literasi Budaya
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono, mendorong seluruh pelaku seni dan budaya di Kota Delta untuk segera membentuk forum atau organisasi yang solid dan representatif.
Menurutnya, keberadaan lembaga yang memiliki kepengurusan jelas akan memudahkan pemerintah daerah maupun DPRD dalam menyusun program pelestarian dan pengembangan budaya.
Baca Juga: Komisi D DPRD Sidoarjo Dorong Komik Jadi Media Literasi Budaya
“Kalau sudah ada kepengurusan, programnya apa, arahnya ke mana, baru kami bisa mendorong dan memberikan dukungan. Kalau tidak ada perencanaan dan tidak ada kepengurusan, siapa yang bertanggung jawab?” ujar Warih, Jumat (5/6).
Politikus senior Partai Golkar itu menegaskan, pembentukan wadah tersebut harus berasal dari inisiatif para pelaku budaya sendiri, bukan pemerintah. Sebab, para pelaku budaya dinilai lebih memahami kebutuhan, tantangan, serta arah pengembangan budaya di Kabupaten Sidoarjo.
Baca Juga: Gelar Layar Lokal Film Festival 2025 di Rumah Budaya Sidoarjo
“Bukan pemerintah yang membentuk. Para pelaku budaya harus membuat kepengurusan yang solid. Bentuknya bisa apa saja, apakah dewan kesenian, forum budaya, atau nama lainnya. Yang penting seluruh pelaku budaya berkumpul dan membentuk satu forum bersama,” katanya.
Warih berharap wadah tersebut mampu mengakomodasi seluruh elemen budaya yang ada di Sidoarjo, tidak hanya terbatas pada satu jenis kesenian tertentu.
Baca Juga: Gelorakan Seni Budaya Islami, 18 PAC ISHARI Terima Set Hadrah dari Zakaria Dimas
Menurutnya, budaya memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari seni pertunjukan, tradisi masyarakat, pelestarian situs sejarah, hingga komunitas yang peduli terhadap warisan budaya lokal.
“Forum itu harus mewadahi seluruh keterkaitan budaya di Sidoarjo. Jangan hanya satu klasifikasi saja. Budaya Sidoarjo sangat beragam. Ada yang berkaitan dengan situs sejarah, ada yang peduli punden, ada yang bergerak di bidang seni. Semua harus menjadi satu wadah,” jelasnya.
Meski berada dalam satu organisasi besar, lanjut Warih, setiap komunitas tetap dapat memiliki bidang atau divisi tersendiri sesuai fokus kegiatan masing-masing.
“Nanti bisa dibuat pembidangan, misalnya bidang seni tari, bidang seni pertunjukan, bidang sejarah, dan sebagainya. Tetapi semuanya tetap berada dalam satu wadah besar yang mewakili budaya Sidoarjo secara keseluruhan,” tuturnya.
Menurut Warih, keberadaan lembaga resmi juga penting sebagai dasar hukum untuk memperoleh berbagai bentuk dukungan dari pemerintah, termasuk akses pendanaan bagi kegiatan pelestarian budaya.
“Kalau sudah ada wadahnya, baru kami bisa memfasilitasi. Setelah ada pengesahan lembaga, maka peluang mendapatkan pendanaan juga terbuka. Kalau tidak ada wadah, dana itu mau disalurkan ke mana dan siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pelaku budaya di Kabupaten Sidoarjo untuk mengesampingkan sekat-sekat komunitas dan mulai membangun organisasi bersama yang kuat demi kepentingan pelestarian budaya daerah.
“Maka saran saya, semua pelaku budaya, apa pun bidangnya, dijadikan satu wadah, satu nama, membentuk kepengurusan yang jelas. Setelah itu baru bisa kita fasilitasi bersama,” pungkasnya.
Sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya cukup beragam, Sidoarjo menyimpan sejumlah warisan budaya yang masih lestari hingga kini. Di antaranya Tari Ujung dari Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Reog Cemandi dari Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, serta Tari Banjar Kemuning yang berkembang di kawasan pesisir Desa Banjar Kemuning, Kecamatan Sedati.
Berbagai potensi budaya tersebut dinilai membutuhkan sinergi yang kuat dan penguatan kelembagaan agar upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangannya dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta mendapat dukungan yang optimal dari pemerintah. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista