Warga Tak Bisa Terima Bansos, Komisi D DPRD Sidoarjo Minta Dinsos Verifikasi Ulang
RADAR SIDOARJO - Seorang warga Kecamatan Sidoarjo mengadu ke Komisi D DPRD Sidoarjo lantaran tidak bisa memperoleh bantuan sosial (bansos). Meski mengaku telah bertahun-tahun menganggur dan terlilit utang, warga tersebut masih tercatat dalam desil 6 atau kategori mampu dalam basis data pemerintah.
Menindaklanjuti aduan itu, Komisi D DPRD Sidoarjo meminta Dinas Sosial (Dinsos) bersama pemerintah desa dan kecamatan melakukan verifikasi ulang agar data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Baca Juga: Polresta Sidoarjo Beri Layanan Kesehatan Gratis dan Bansos bagi Ratusan Penyandang Disabilitas
Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Zahlul Yussar, mengatakan persoalan tersebut terungkap dalam hearing yang dihadiri warga bersangkutan, Dinsos, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa, Selasa (21/7).
Menurutnya, warga tersebut datang untuk meminta bantuan karena sudah lama kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi. Namun, setelah dilakukan pengecekan, statusnya masih tercatat sebagai warga mampu.
baBaca Juga: Karang Taruna Desa Boro Tanggulangin Sidoarjo Salurkan Bansos Door to Door untuk 50 Warga
"Beliau menginginkan bantuan sosial, tetapi setelah kami kroscek ternyata masih masuk desil 6 dan kepesertaan BPJS Kesehatannya masih kelas 1. Artinya, di sistem masih dikategorikan mampu," ujar Zahlul.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, berdasarkan pengakuan warga, yang bersangkutan telah menganggur selama sekitar empat hingga enam tahun. Berbagai upaya dilakukan untuk bertahan hidup, termasuk membuka usaha nasi pecel. Namun usaha tersebut gagal hingga modal habis dan akhirnya terlilit utang.
Karena itu, Komisi D meminta Dinsos segera melakukan verifikasi ulang sesuai prosedur agar status ekonomi warga tersebut dapat diperbarui apabila memang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.
"Kami berharap ada verifikasi ulang dari Dinsos. Beliau nanti mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW yang dilegalisasi pemerintah desa dan kecamatan. Setelah itu Dinsos melakukan survei kembali terhadap kondisi rumah maupun pekerjaannya," jelasnya.
Zahlul menegaskan, perubahan status data tidak dapat dilakukan secara instan. Seluruh proses harus melalui tahapan administrasi dan survei lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kita terus berjuang, tetapi tidak boleh menyalahi aturan maupun regulasi. Kalau memang benar-benar tidak mampu, tentu harus kita perjuangkan hak-haknya," tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo itu.
