DPRD Sidoarjo Ingatkan Pembebasan Lahan Flyover Gedangan Jangan Timpang, Libatkan PT KAI hingga Perusahaan
RADAR SIDOARJO - Proses pembebasan lahan proyek Flyover Gedangan mulai bergerak. Namun, DPRD Sidoarjo mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak hanya fokus menyelesaikan lahan milik warga, tetapi juga memastikan lahan milik instansi pemerintah maupun PT KAI ikut tuntas secara bersamaan.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menegaskan, proyek strategis yang selama ini menjadi keluhan masyarakat itu membutuhkan koordinasi lintas stakeholder agar tidak menimbulkan hambatan di tengah jalan.
Menurutnya, proses pembebasan lahan Flyover Gedangan tidak bisa dilakukan secara parsial karena di kawasan tersebut terdapat berbagai kepemilikan lahan, mulai masyarakat, perusahaan, hingga instansi pemerintah dan PT KAI.
“Harapan kami, ketika proses pembebasan lahan ini melibatkan banyak stakeholder, sekalian saja duduk bersama. Karena di situ saya yakin tidak hanya menyangkut masyarakat, ada lahan milik perusahaan, lahan milik PT KAI, dan juga lahan milik pemerintah,” ujar politisi senior PKB itu, Jumat (29/5).
Ia menekankan, seluruh pihak harus memiliki porsi tugas yang jelas agar proses pembebasan berjalan serentak dan tidak menghambat pencairan program dari pemerintah pusat.
“Nah ini duduk bersama, siapa melakukan apa, sehingga nanti sama-sama selesai. Jangan sampai kemudian masyarakat selesai tapi instansi yang lain tidak selesai atau sebaliknya. Sehingga menjadi ganjalan ketika ada dana dari pusat mau turun,” katanya.
Ketua DPC PKB Sidoarjo itu juga membuka ruang komunikasi antara Pemkab dengan DPRD, khususnya Komisi C DPRD Sidoarjo, agar proses pengawasan dan pemberian masukan bisa terus berjalan.
“Harapan kami monggo sering-sering komunikasi dengan teman-teman DPRD, Komisi C ataupun yang lain, sehingga terus diberikan masukan dan pengawasan dari fungsi kontrol dewan,” tegas pria yang akrab disapa Cak Nasih ini.
Cak Nasih menambahkan, penyelesaian pembebasan lahan merupakan kewajiban pemerintah yang harus dituntaskan secara menyeluruh tanpa membedakan status kepemilikan lahan.
“Kewajiban pemerintah adalah menuntaskan seluruh proses pembebasan itu, baik milik masyarakat ataupun milik yang lain,” imbuhnya.
