RADAR SIDOARJO - Pemerintah memutuskan menggeser konstruksi Flyover Gedangan Sidoarjo ke sisi timur jalan. Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan.
Selain untuk menjaga denyut perekonomian warga di sisi barat tetap hidup, perubahan desain juga dinilai mampu mempercepat proses pembebasan lahan karena mayoritas aset berada di bawah penguasaan negara.
Baca Juga: Pembebasan Lahan Flyover Gedangan Sidoarjo Mulai Disosialisasikan
Di balik perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) harus melakukan serangkaian mitigasi risiko yang memakan waktu cukup panjang.
Bahkan, perubahan Detail Engineering Design (DED) harus dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) pusat.
Baca Juga: Mahasiswa Jadi Korban Curas di Flyover Trosobo Sidoarjo, Motor Dibawa Kabur Enam Pelaku
Kepala DPUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Makhmud menjelaskan, awalnya desain flyover direncanakan berada di tengah dengan bentang ke sisi kiri dan kanan jalan.
Namun setelah melalui berbagai kajian teknis dan pertimbangan sosial-ekonomi, desain diubah menjadi berada di sisi timur saja.
Baca Juga: Lakukan Vandalisme di Bawah Flyover Depan Lippo Plaza Sidoarjo, Empat Pelajar Terjaring Razia
“Jadi gini, kami memang bagaimana mengidentifikasi dan mitigasi risiko macam-macam itu. Yang pertama kenapa molor, karena kemarin harus mengubah DED dari tengah kiri-kanan menjadi sisi timur,” ujar Makhmud, Rabu (20/5).
Menurut Makhmud, proses perubahan desain membutuhkan waktu karena pengerjaannya bukan dilakukan pemerintah daerah, melainkan BBPJN pusat. Setelah revisi DED selesai sekitar satu bulan lalu, kini tahapan berikutnya adalah penyesuaian Dinding Penahan Tanah (DPT).
Baca Juga: Waspada, Polresta Sidoarjo Siapkan ETLE Mobile di Flyover Waru, Ini Sasarannya
“Itu butuh waktu karena yang mengganti DED ini bukan di kita, tapi BBPJN pusat. Setelah DED selesai, sekarang proses mengubah DPT,” katanya.
Perubahan desain ke sisi timur juga didasarkan pada hasil review geometrik dan kajian teknis. Sisi timur dinilai memiliki daya dukung tanah dan kondisi topografi yang lebih ideal untuk menopang struktur bawah jembatan flyover.
Tak hanya faktor teknis, pertimbangan ekonomi juga menjadi alasan utama. Pemkab ingin aktivitas ekonomi masyarakat di sisi barat Jalan Raya Gedangan tetap berjalan selama proyek berlangsung.
“Supaya nggak mati perekonomian di situ. Kalau semua kena, nanti ekonomi nggak jalan dan repot,” jelasnya.
Selain itu, kawasan sisi timur diketahui dipenuhi aset milik pemerintah dan negara. Di antaranya lahan milik PT KAI, kantor kecamatan lama, puskesmas, polsek hingga sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya. Kondisi tersebut dinilai akan mempermudah proses pengadaan lahan dibanding harus membebaskan banyak lahan milik warga.
“Karena di sini banyak aset negara. Contohnya punya KAI, punya kecamatan, kelurahan, polsek dan lainnya. Jadi nanti lebih banyak memakai lahan negara,” ungkap Makhmud.
Dengan skema tersebut, Pemkab Sidoarjo optimistis proses pengadaan tanah bisa selesai lebih cepat. DPUBMSDA menargetkan pembebasan lahan Flyover Gedangan rampung pada akhir November 2026 agar pembangunan fisik dapat dimulai pada 2027 mendatang.
“Kalau ditarget timeline kami sampai akhir November. Pokoknya tahun ini harus clear,” tegasnya.
Meski waktu yang tersisa relatif singkat, yakni sekitar enam bulan, pihaknya tetap yakin target tersebut dapat tercapai. Saat ini proses identifikasi dan inventarisasi lahan terdampak masih terus dilakukan.
“Kalau saya target kami mampu, karena kami butuh optimistis,” tandasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista