RADAR SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Subandi mengingatkan para calon kepala desa agar tidak menghamburkan uang untuk praktik money politics dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, biaya politik yang terlalu besar justru dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi ketika calon terpilih mulai menjabat.
Baca Juga: Mantan Napi Maju Pilkades Sidoarjo, Ini Jawaban Dinas PMD
Peringatan itu disampaikan Subandi menjelang Pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2026.
“Jangan sampai teman-teman kades melakukan money politics yang berlebihan. Itu justru akan menjadi beban bagi calon atau kepala desa yang terpilih,” kata Subandi.
Baca Juga: DPRD Sidoarjo Khawatir Pilkades Ricuh, Perangkat Desa Nyalon Kades Belum Mundur
Ia menilai calon kepala desa yang telah mengeluarkan biaya besar cenderung kesulitan menjalankan pemerintahan desa secara maksimal karena terbebani upaya mengembalikan modal politik.
“Kalau calon kepala desa sudah terbebani biaya politik yang tinggi, mau tidak mau dia tidak bisa fokus memikirkan pemerintahan yang diinginkan masyarakat desa,” ujarnya.
Subandi juga menyinggung besaran penghasilan kepala desa yang dinilai tidak sebanding jika harus menutup biaya politik hingga ratusan juta rupiah.
“Tadi kita sampaikan, gaji kepala desa hanya Rp 5,5 juta. Kalau biaya yang dikeluarkan sampai Rp 300 juta atau Rp 500 juta, tinggal dihitung selama delapan tahun. Ya, tidak akan menutup,” ungkapnya.
Baca Juga: Terima Silaturahmi GP Ansor, Polresta Sidoarjo Ajak Sukseskan Pilkades
Menurut dia, kondisi tersebut sangat rawan mendorong terjadinya penyimpangan anggaran desa demi menutup pengeluaran selama proses pencalonan.
“Kalau tidak sebanding dengan biaya yang tinggi, ujung-ujungnya bisa korupsi. Kalau korupsi, tentu akan berhadapan dengan hukum,” tegasnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memberikan pembekalan kepada seluruh pasangan calon kepala desa agar memahami risiko hukum dari praktik money politics.
“Ada pembekalan untuk pasangan calon kepala desa supaya setelah pulang mereka berpikir, ‘gajinya segitu, sementara saya sudah mengeluarkan sekian’,” katanya.
Subandi berharap para calon kepala desa mampu menahan diri dan lebih mengedepankan komitmen membangun desa daripada persaingan politik yang berlebihan.
“Harapannya ada remnya. Jangan sampai terjadi money politics yang berlebihan. Biarkan nanti pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik dan tidak mengarah pada korupsi maupun persoalan hukum,” jelasnya.
Ia juga berharap pelaksanaan Pilkades serentak di 80 desa di Kabupaten Sidoarjo dapat berlangsung aman dan kondusif tanpa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Pilkades 24 Mei nanti jangan sampai menimbulkan kegaduhan di desa-desa. Karena itu kami bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim memberikan pembekalan kepada para pasangan calon kepala desa,” tandasnya.
Sementara itu, dari total 80 desa yang akan mengikuti Pilkades serentak di Sidoarjo, tercatat 13 perangkat desa ikut maju sebagai calon kepala desa. Beberapa di antaranya disebut masih aktif menjabat dan belum mengundurkan diri dari posisinya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista