RADAR SIDOARJO - Bayang-bayang konflik geopolitik di Timur Tengah mulai dirasakan hingga ke sektor industri di Kabupaten Sidoarjo.
Potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat memanasnya konflik Iran dan Israel diperkirakan bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga puluhan miliar rupiah.
Baca Juga: Bupati Subandi Usul Pasar Tradisional di Sidoarjo Disediakan WiFi Gratis
Bupati Sidoarjo Subandi mengungkapkan, estimasi tambahan beban anggaran akibat kenaikan BBM bisa mencapai Rp 27 miliar hingga Rp 72 miliar.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga mulai menghantam sektor manufaktur yang menjadi penopang ekonomi Sidoarjo.
Baca Juga: Bupati Subandi Siapkan Lomba Balap Merpati Nasional, Tegaskan Sidoarjo Harus Bebas Judi
Menurutnya, sejumlah perusahaan mulai mengeluhkan tingginya biaya operasional akibat kenaikan harga energi. Kondisi itu dinilai berpotensi memicu pengurangan tenaga kerja jika tidak segera diantisipasi.
“Kenaikan BBM ini luar biasa, pabrik-pabrik sudah mulai mengeluh. Kita harus jaga betul jangan sampai perusahaan mengambil langkah ekstrem seperti mengurangi tenaga kerja,” kata Subandi.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Minta Lokasi Koperasi Merah Putih Harus Strategis
Sebagai daerah industri, lanjut Subandi, Sidoarjo harus mampu memberikan perlindungan terhadap dunia usaha agar iklim industri tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemkab Sidoarjo kini tengah melakukan langkah antisipatif bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Subandi mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta terkait kajian hukum serta teknis penggunaan BBM subsidi untuk kebutuhan operasional pemerintahan.
Baca Juga: WFH Jumat ASN Sidoarjo Dipantau Digital, Bupati Lakukan Evaluasi
Kajian tersebut terutama menyasar penggunaan BBM bagi operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sektor pertanian hingga pekerjaan umum di tingkat pemerintah daerah, kecamatan maupun desa.
“Kami sedang mengkaji bersama Forkopimda agar penggunaan BBM bersubsidi oleh pemerintah daerah, kecamatan hingga desa tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Subandi juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mulai melakukan efisiensi anggaran menghadapi potensi inflasi akibat gejolak global tersebut. Meski demikian, ia menegaskan pelayanan publik tidak boleh terganggu.
“Ekonomi kita sedang tidak menentu akibat situasi di Timur Tengah yang belum selesai. Saya mewanti-wanti, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu. Percepatan pelayanan harus jadi prioritas,” tegasnya.
Selain persoalan BBM, Subandi turut menyoroti hambatan investasi di Sidoarjo yang masih terkendala regulasi tata ruang. Ia meminta penyelesaian sejumlah aturan seperti Rencana Tata Satuan (RTS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dipercepat agar investor tidak ragu menanamkan modal di Kota Delta.
“Investasi kita banyak yang tertahan karena aturan tata ruang yang belum tuntas. Jika tidak segera dibereskan, para investor akan ragu untuk masuk,” pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista