RADAR SIDOARJO - Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sidoarjo menegaskan sikapnya. Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan dukungan terhadap program nasional pemerintah, namun tetap kritis terhadap implementasinya di lapangan.
Ketua Umum PC PMII Sidoarjo, Muchammad Alfien Ananta, menilai sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki tujuan yang baik. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Baca Juga: Sukseskan MBG, Sidoarjo Tambah Dapur SPPG di Magersari
“Program MBG dan KDKMP ini pada dasarnya baik. Namun yang menjadi perhatian kami adalah realisasinya di lapangan. Harus ada pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Alfien saat kegiatan Cangkruk PMII Sidoarjo, Rabu (29/4) malam.
Alfien juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian anggaran dalam program MBG. Ia menyebut, harga yang ditetapkan sebesar Rp 15 ribu per porsi tidak sepenuhnya terealisasi di lapangan.
Baca Juga: Dapur SPPG Bermasalah, Program MBG di SMAN 2 Sidoarjo Tertunda
“Seharusnya Rp 15.000 per porsi, tetapi kenyataannya hanya berkisar Rp 9.000 hingga Rp 10.000. Selisih sekitar Rp 5.000 ini tidak jelas peruntukannya dan diduga masuk ke kantong oknum tertentu,” tegasnya.
Selain itu, PMII Sidoarjo menemukan indikasi penurunan kualitas makanan dalam program tersebut. Temuan ini dinilai menjadi catatan serius bagi pihak penyelenggara.
Baca Juga: Pastikan Aman Dikonsumsi, Wabup Mimik Sidak MBG di SMPN 2 Sidoarjo
“Kami juga menemukan makanan yang tidak layak, bahkan terdapat belatung. Ini harus menjadi perhatian serius bagi SPPG maupun Badan Gizi Nasional agar kualitas tetap terjaga,” imbuhnya.
Tak hanya MBG, PMII Sidoarjo juga mengkritisi program KDKMP yang dinilai belum menunjukkan arah dan hasil yang jelas. Alfien menyarankan agar pemerintah lebih fokus mengoptimalkan potensi yang sudah ada, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca Juga: Cegah Keracunan Program MBG, Dinkes Sidoarjo Perketat Pengawasan
“Daripada membangun program baru yang belum jelas realisasinya, lebih baik memaksimalkan BUMDes yang sudah ada. Itu lebih konkret dan dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Sidak Dapur MBG di Tarik, Wabup Sidoarjo Pastikan Standar Tinggi dan Dorong Kolaborasi KDMP
Dalam momentum May Day, PMII Sidoarjo turut menyoroti isu ketenagakerjaan di tingkat lokal. Mereka mendorong adanya regulasi daerah yang mengatur proporsi tenaga kerja lokal di sektor industri.
“Kami berharap ada Perda yang mengatur persentase tenaga kerja lokal di industri. Target ideal kami, sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat Sidoarjo,” jelas Alfien.
Meski menyampaikan sejumlah kritik, PMII Sidoarjo tetap mengimbau agar peringatan May Day berlangsung kondusif.
“Kami mengajak semua pihak untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Boleh kritis, tetapi tetap dalam koridor yang benar dan tidak anarkis,” pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista