SIDOARJO - Pemerintah secara sah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Akan tetapi, pada Pasal 103 Ayat (1) menjadi sorotan publik dan menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Lantaran dalam pasal tersebut mengatur penyediaan alat kontrasepsi.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, Inensa Khoirul Harahap mengatakan, penyediaan alat kontrasepsi harus diimbangi dengan edukasi yang komprehensif. Tujuannya untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan.
"Seharusnya semua harus berjalan beriringan, dimana edukasi harus berjalan, preventifnya juga berjalan," ucapnya.
Menurutnya, anak-anak zaman sekarang sudah matang secara seksual. Akan tetapi mereka seringkali belum siap secara mental dengan pemikiran jangka panjang.
Baca Juga: DPRD Sidoarjo Harap Kampung KB Optimalkan Penanganan Stunting
Kematangan seksual tanpa dukungan mental dan emosional yang cukup, bisa menyebabkan keputusan yang tidak tepat. Termasuk terkait dalam penggunaan alat kontrasepsi.
"Pergaulan bebas saat ini dianggap sebagai trend yang gaul, mereka tidak mengerti jika terjadi kehamilan akan berdampak sangat panjang," jelasnya.
Oleh karena itu, kurangnya pemahaman penggunaan alat kontrasepsi, akan menambah kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan.
Pihaknya, berencana membuat pendeteksian kesiapan nikah dan kehamilan pada remaja. Sebab pernikahan dini berakibat sangat kurang baik bagi Ibu dan calon bayi.
"Dari segi persiapannya, secara psikologis seringkali belum siap untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua," terangnya. (sai/vga)
Editor : Vega Dwi Arista