SIDOARJO - KPK akan memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor pada Jumat, (19/4) besok. Pemanggilan tersebut merupakan yang pertama setelah bupati muda itu ditetapkan sebagai tersangka.
"Telah dijadwalkan pemanggilan terhadap yang bersangkutan (Muhdlor, red) untuk hadir ke gedung KPK pada hari Jumat, 19 April 2024," ucap Kepala Bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dihubungi, Rabu (17/4).
Oleh karena itu, ia meminta agar Gus Muhdlor, sapaan bupati kooperatif terhadap panggilan petugas KPK. Sebab Putra Pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat tersebut harus dapat menjelaskan terkait perkaranya dugaan pemotongan anggaran insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
"Kami mengingatkan agar tersangka kooperatif hadir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, sebagai kesempatan untuk menjelaskan masalahnya di depan penyidik KPK," terangnya.
Karena hal itu pula, Ali Fikri melarang Gus Muhdlor pergi ke luar negeri. Pencegahan tersebut dilakukan dalam jangka waktu enam bulan ke depan.
Karenanya, KPK mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri terhadap Gus Muhdlor kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
"Untuk itu diperlukan adanya pengajuan cegah pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk enam bulan pertama agar yang bersangkutan tetap berada di wilayah Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Gus Muhdlor, Mustofa Abidin menegaskan jika upaya hukum yang bakal dilakukan yakni pra peradilan dan beberapa petunjuk lain. Termasuk terhadap barang bukti dengan nominal Rp 69 juta yang dianggap kecil jika melibatkan kepala daerah.
Seperti diketahui, sebelumnya KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo. Yakni Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono serta Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Sidoarjo, Siska Wati. (sai/vga)
Editor : Vega Dwi Arista