SIDOARJO - Rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo membahas laporan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 dilaksanakan Senin (3/7). Juru bicara Badan Anggaran (banggar) DPRD Sidoarjo M Rojik menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran daerah mengalami kemajuan dan kemunduran.
Dia menegaskan bahwa aktivitas pelaporan pertanggungjawaban APBD harus mengedepankan aspek-aspek penting. Bukan hanya terkait teknis penghitungan realisasi anggaran semata. Transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus utama. “Itu juga harus menjadi pertimbangan untuk mewujudkan visi dan misi daerah secara optimal,” katanya.
Hasil LKPJ APBD 2022 menunjukkan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum maksimal dalam menyerap anggarannya. Situasi ini berdampak pada besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Untuk itu, banggar memberikan sejumlah rekomendasi. Salah satunya adalah menekan angka Silpa yang masih tinggi.
Dalam rekomendasi tersebut, terdapat perhatian khusus pada sektor belanja pegawai yang Silpanya juga cukup tinggi. Maka dari itu, diharapkan agar OPD terkait dapat lebih berhati-hati dan akurat dalam perencanaan anggaran, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran.
Menurut anggota Komisi B tersebut, dengan upaya bersama menerapkan rekomendasi diharapkan angka Silpa pada tahun ini dapat berhasil ditekan lebih rendah. Hal ini akan menjadi langkah maju bagi pengelolaan anggaran daerah dan berkontribusi pada terwujudnya pembangunan yang lebih efisien dan berdaya guna untuk masyarakat Sidoarjo. (nis/vga)
Editor : Vega Dwi Arista