Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman menilai, penanganan banjir ini seharusnya tidak dilakukan sendiri. Pemerintah provinsi dan pusat juga perlu turun tangan untuk mengatasi banjir di Kedungbanteng, Banjarasri, Banjarpanji, dan Kalidawir tersebut.
Menurut dia, Pemkab Sidoarjo sudah sangat luar biasa melakukan upaya-upaya jangka pendek untuk penanggulangan bencana di empat desa itu. Upaya dilakukan selama 24 jam untuk menyedot genangan. Seperti mengoperasikan 22 unit pompa dengan kekuatan 500 hingga 1.250 liter per detik.
Selain itu, bantuan konsumsi, BBM, dan peninggian jalan juga terus berjalan. Total ada 2.136 bantuan paket sembako yang dibagikan. Pengeluaran untuk penanggulangan musibah tersebur sudah mencapai Rp 9 miliar. “Pakai dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp 12 miliar,” kata politikus PKS tersebut.
Untuk itu, Adit menilai sudah saatnya dan seharusnya pemerintah provinsi serta pusat untuk memberikan perhatian dan penanganan lebih kepada empat desa itu. Bentuknya berupa bantuan sosial, konsumsi, maupun BBM. “Apa yang sudah dilakukan Pemkab Sidoarjo bisa dilanjutkan,” imbuhnya.
Diakuinya, tahun ini BTT yang disiapkan lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Pada 2022 disediakan BTT sebesar Rp 50 miliar. Tahun ini hanya Rp 12 miliar dan Rp 9 miliar sudah digunakan pada dua bulan pertama.
Dengan semakin menipisnya anggaran yang tersedia di APBD, dia menyebut pemkab sudah harus mengirim sinyal SOS kepada pemerintah pusat dan provinsi Jawa timur. Diharapkan bisa segera turun dan berperan dalam penanganan banjir di empat desa tersebut. (nis/vga) Editor : Vega Dwi Arista