Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tim Anggaran dan OPD yang Bikin Silpa Tinggi, Harus Diganti

N
Penulis: Nofilawati Anisa❯
KETOK PALU: Ketua DPRD Sidoarjo Usman saat memimpin rapat paripurna, kemarin (27/7). (ISTIMEWA)
KETOK PALU: Ketua DPRD Sidoarjo Usman saat memimpin rapat paripurna, kemarin (27/7). (ISTIMEWA)
SIDOARJO - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo merespons keras terkait pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019. Mereka meminta perombakan di tubuh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo.

Banggar sejatinya tetap sepakat raperda yang dibahas untuk dijadikan perda. Namun Banggar memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan perbaikan oleh eksekutif.

Juru bicara Banggar Nur Hendriyati Ningsih menguraikan, sorotan pertama adalah terkait temuan BPK di sejumlah dinas yang harus ditindaklanjuti. "Perlu diberlakukan reward and punishment bagi ASN," terangnya dalam Paripurna ke-IV pembahasan Raperda Pertanggungjawaban itu.

Nada politikus Nasdem itu meninggi saat membacakan rekomendasi terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 1,128 triliun. Hal itu membuat kinerja TAPD dipertanyakan. Apalagi Silpa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. "TAPD dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membuat Silpa tinggi, harus diganti," geramnya.

Masuk ke sejumlah proyek yang spesifik, Banggar tak luput menyoroti pembangunan frontage road (FR) dan RSUD Sidoarjo Barat. Pembebasan lahan proyek yang membujur dari Kecamatan Waru hingga Buduran itu ditargetkan rampung 100 persen. Tetapi capaian sampai tahun ini hanya 53,56 persen. Termasuk pembangunan fisik proyek sepanjang 9,2 kilometer itu yang belum terealisasi sama sekali. "Maka perlu pergantian pejabat di OPD terkait," terangnya.

Soal pergantian pejabat, pimpinan DPD Nasdem Sidoarjo itu juga menguraikan. Menurutnya, banyak ASN yang lebih potensial untuk menggantikan jabatan tersebut. Tentu dengan kemampuan dan pendidikan yang lebih mumpuni. "Kenapa yang tidak mampu harus dipertahankan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin mengungkapkan jika menerima baik kritikan dan masukan yang disampaikan. Namun pihaknya juga bakal menindaklanjuti sebagaimana regulasi yang ada. "Saya ini hanya mengisi kekosongan. Wilayah wewenangnya juga sebagai plt, jadi tidak bisa ganti pejabat atau mutasi," terangnya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya juga bakal melakukan rapat evaluasi terkait sejumlah masukan yang disampaikan DPRD. "Pasti ada rapat eksekutif membahas kritikan yang ada," pungkasnya. (son/vga/opi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Nofilawati Anisa

Artikel Terkait

Fraksi Demokrat-NasDem Sidoarjo Soroti SiLPA Rp 680 Miliar hingga Investasi Tak Efisien

Fraksi Demokrat-NasDem Sidoarjo Soroti SiLPA Rp 680 Miliar hingga Investasi Tak Efisien

Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo melontarkan kritik tajam terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemkab Sidoarjo Inginkan Program Bapak Asuh Atlet, Satu OPD Dampingi Satu Cabor

Pemkab Sidoarjo Inginkan Program Bapak Asuh Atlet, Satu OPD Dampingi Satu Cabor

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggulirkan program Bapak Asuh Atlet untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi olahraga. Melalui program tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD)

Pemkab Sidoarjo Diminta KPK dan Kemendagri Berbenah

Pemkab Sidoarjo Diminta KPK dan Kemendagri Berbenah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo didorong memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer