RADAR SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Parkir Timur GOR Sidoarjo, Jumat (28/11). Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari berbagai kalangan.
Tidak hanya diikuti oleh seluruh ASN Sidoarjo, acara ini juga melibatkan masyarakat umum, pelajar, hingga mahasiswa. Pemkab Sidoarjo turut menyediakan puluhan stan UMKM untuk mendukung perekonomian lokal.
Peringatan Hakordia tahun ini mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”. Kegiatan diawali dengan senam bersama para ASN. Setelah itu dilanjutkan dengan orasi kebangsaan mengenai pentingnya membangun budaya antikorupsi oleh mantan Kajati Jawa Timur, Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., CMA, CSSL, yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri. Kegiatan kemudian berlanjut dengan pembacaan Ikrar Patriot Integritas Muda Kabupaten Sidoarjo dan penyerahan banner tolak gratifikasi serta antikorupsi kepada OPD.
Para pejabat yang hadir juga melepas burung merpati sebagai simbol komitmen mewujudkan pemerintahan bebas korupsi. Setelah itu, mahasiswa Universitas Airlangga menampilkan flashmob gerakan antikorupsi. TP-PKK Desa Kwangsan Kecamatan Sedati turut menyuarakan semangat antikorupsi melalui penampilan paduan suara. Puluhan siswa-siswi SMP Negeri 2 Sidoarjo juga menyatakan komitmennya menolak korupsi.
Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati menegaskan bahwa seluruh ASN wajib menjaga integritas dan bebas dari praktik korupsi. Pemkab Sidoarjo, kata dia, berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Tanpa dukungan dan support panjenengan semua, kita tidak akan pernah berhasil,” ujarnya.
Fenny berharap peringatan Hakordia tahun ini menjadi momentum untuk menguatkan semangat ASN dalam menjaga komitmen antikorupsi. Ia yakin pemerintahan yang bersih akan mempercepat pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
“Mari kita maknai Hakordia ini dengan terus mewujudkan pemerintahan yang bersih. InsyaAllah dengan pemerintahan yang clear, pembangunan akan lebih cepat tercapai,” tambahnya.
Dalam orasi kebangsaan, Mia Amiati menjelaskan bahwa korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang selalu memiliki akibat hukum. Karena itu, setiap ASN perlu memahami rambu-rambu dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Mia juga mendorong ASN untuk tidak segan berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam pelaksanaan program agar terhindar dari potensi penyimpangan.
“Jika bapak ibu ada dispute atau kebingungan, bisa berkomunikasi dengan teman-teman Kejaksaan. Akan ada pendampingan untuk meminimalkan penyimpangan sehingga seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan program. Menurutnya, hal tersebut merupakan celah terjadinya korupsi.
“Ketika bapak ibu memiliki kewenangan menentukan siapa yang mengerjakan sebuah pekerjaan atau mendapat tekanan dari atasan, bapak ibu berhak menolak. Karena pada akhirnya kita yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Mia menambahkan bahwa melawan korupsi tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan kebersamaan dan komitmen kuat dari seluruh ASN Sidoarjo. (sai/vga)
Editor : Vega Dwi Arista