Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriawarman menjelaskan, pemkab tidak hanya menggandeng puskesmas saja. Tetapi juga melibatkan fasilitas kesehatan dan klinik swasta untuk pelayanan UHC ini.
"Kami tidak khawatir atas ketersediaan tenaga kesehatannya. Melibatkan 26 puskesmas dan didukung 102 klinik swasta. Cukup," tegas Syaf.
Di bulan pertama memang, kata Syaf, pelayanan UHC untuk sementara dilakukan pihak puskesmas. Sesuai standar UHC, satu dokter akan melayani maksimal lima ribu pasien.
"Hanya di bulan pertama saja terpusat di puskesmas. Sambil kita pilah klinik mana yang pelayanannya baik," imbuhnya.
"Selanjutnya kapitasi pasien akan kita bagi ke klinik. Tapi klinik yang mutunya bisa dijamin," sambungnya.
Kemudian untuk alur berobat, bagi masyarakat yang belum tercover UHC kata Syaf, cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk KTP Sidoarjo ke pihak puskesmas.
"Kalau orang hanya ingin mengubah saja, datang ke puskesmas saya ingin merubah jadi data yang tercover UHC. Pihak puskesmas akan mengirimkan data tersebut ke Dinas Sosial. Kami pastikan yang berobat langsung ditangani," katanya.
Sementara itu kasi penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial Dinas Sosial Sidoarjo Heni Purwitasari menambahkan saat ini sudah 95,95 persen atau 1.861.502 jiwa mendapatkan jaminan kesehatan. 370.626 jiwa ditanggung melalui APBD.
Dan sebanyak lima persen dari jumlah penduduk atau 78.554 jiwa yang belum tercover jaminan kesehatan. "Mereka inilah yang bisa mengajukan kesehatan gratis di puskesmas cukup dengan bawa KTP," jelasnya.
Sementara masyarakat yang telah ditanggung APBD nanti akan mendapatkan kartu khusus sebagai peserta UHC kelas tiga. (rpp/opi)
Editor : Nofilawati Anisa