SIDOARJO – Bawaslu Sidoarjo resmi meluncurkan buku perdana berjudul "Kisah Penjaga Suara Warga Kota Delta" di Hotel Aston, Senin (30/12). Buku ini menjadi potret perjalanan para pengawas Ad-Hoc dalam menjaga suara demokrasi di Sidoarjo.
Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha, mengatakan bahwa perjalanan para pengawas Ad-Hoc yang penuh tantangan dan liku-liku ini perlu dicatat dan dihargai. Gagasan penerbitan buku ini menjadi momentum untuk menyampaikan kepada publik tentang proses kerja Bawaslu dalam pengawasan pemilu.
"Sidoarjo memiliki keunikan tersendiri. Meskipun banyak yang mengenal Sidoarjo sebagai kota metropolitan, 90 persen wilayahnya masih terdiri dari pemerintahan desa," ujarnya.
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo juga memiliki wilayah pelosok yang cukup sulit dijangkau, seperti Dusun Kepetingan.
"Catatan-catatan ini perlu disampaikan agar masyarakat dapat memahami tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan demokrasi," tambah Agung.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sidoarjo yang juga salah satu penulis buku tersebut, Fathur Rohman, menjelaskan bahwa ini merupakan kali pertama Bawaslu kabupaten menerbitkan buku.
"Selain itu, ini juga merupakan instruksi dari Bawaslu RI. Kami ingin mendokumentasikan kerja-kerja divisi SDM yang selama ini hanya tercatat dalam bentuk laporan," jelasnya.
Meskipun buku ini seharusnya dicetak dengan International Standard Book Number (ISBN), proses tersebut masih dalam tahap penyelesaian. Oleh karena itu, buku ini diterbitkan dengan Quick Response Book Number (QRBN).
Fathur menambahkan, tanpa peran para pengawas Ad-Hoc, pelaksanaan Pemilu 2024 tidak akan berjalan maksimal. Buku ini merupakan bentuk apresiasi bagi Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas TPS yang telah bekerja keras.
"Buku ini mengulas berbagai proses, mulai dari rekrutmen hingga proses pengawasan di lapangan," ungkapnya.
Salah satu momen yang penuh perjuangan, kata Fathur, terjadi saat pengiriman dokumen ke daerah-daerah terpencil seperti Kalikajang dan Kepetingan, yang membutuhkan waktu tempuh yang sangat luar biasa. "Jika tidak diawasi dengan baik, proses ini bisa saja terhambat," imbuhnya.
Selain Fathur Rohman, dua penulis lainnya yang turut berkontribusi dalam penerbitan buku ini adalah Aghisma Dyah Fastari dan Mohammad Afifudin.
"Ini adalah pertama kalinya Bawaslu kabupaten menerbitkan buku. Intinya, kami ingin mengapresiasi para pengawas Ad-Hoc yang telah bekerja keras," tutup Fathur. (sai/vga)
Editor : Vega Dwi Arista