SIDOARJO - Setelah melakukan kajian dan pembahasan intensif terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pandangan umum mengenai kondisi keuangan daerah, khususnya terkait piutang.
Dalam penjelasannya, juru bicara Fraksi PKS Anang Ma’ruf mencatat bahwa saldo piutang pendapatan netto tahun 2023 sebesar Rp 300 miliar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 311 miliar. Penurunan sebesar lebih dari Rp 11 miliar itu menunjukkan adanya upaya pengelolaan piutang yang lebih baik.
Namun demikian, Fraksi PKS menggarisbawahi bahwa piutang terbesar tetap berasal dari pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Selain itu, piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga mencatatkan peningkatan, begitu pula piutang retribusi lainnya.
Anang melihat besarnya jumlah piutang daerah ini sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menangani piutang tersebut secara efektif.
Menurut dia, piutang daerah yang besar ini sebenarnya merupakan sumber daya finansial yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan Sidoarjo. “Maka dari itu, kami meminta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai langkah strategis apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi piutang daerah ini secara signifikan," ujar Anang.
Pihaknya mengharapkan adanya tindakan konkret dan strategi yang jelas dari pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan piutang dapat mendukung optimalisasi anggaran dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Mereka juga berharap agar pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan dan akuntabel di masa yang akan datang. (nis)
Editor : Annisa Firdausi