Deny mengungkapkan, langkah sikap itu diambil juga bukan tanpa pertimbangan. Menurutnya sikap oposisi solutif itu nantinya akan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
PKS juga akan aktif memantau kegiatan dan langkah eksekutif. Apapun kebijakan Pemkab yang sejalan dengan kepentingan warga dan itu baik, maka PKS akan mendukung. Namun sebaliknya, jika Pemkab Sidoarjo menerapkan kebijakan yang tidak pro masyarakat, maka PKS akan terdepan menolak kebijakan.
Lebih jauh, Deny juga menguraikan, PKS Sidoarjo dalam kepengurusan yang baru hanya memiliki satu keinginan sederhana. Yakni memastikan terlaksananya amanat stakeholders PKS, bahwa jangan sampai masyarakat harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Apalagi jika pintu yang diketuk tidak segera dibuka.
Untuk itu target keterwakilan dari seluruh dapil di Sidoarjo pada pemilu akan datang menjadi penting untuk diwujudkan. "Walaupun kami oposisi, PKS konsisten bersama melayani rakyat", tuturnya.
Sebagai langkah kongkrit soal kebijakan, Fraksi PKS DPRD Sidoarjo juga sempat menolak rencana pembangunan gedung 8 lantai di APBD 2021. Karena belum prioritas, pembangunan gedung itu minta ditunda. (son/opi) Editor : Nofilawati Anisa