Penulis Opini: Ares Rizqi Nur Azyzah, A.Md, mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
RADAR SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belakangan ini cukup gencar mendorong kebijakan efisiensi anggaran. Mulai dari pemangkasan perjalanan dinas hingga optimalisasi belanja melalui sistem digital, semua diarahkan agar penggunaan anggaran lebih hemat dan tepat sasaran.
Di atas kertas, kebijakan ini tentu terdengar ideal. Siapa yang tidak setuju dengan pengelolaan anggaran yang efisien? Apalagi di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Baca Juga: Sinergi Pemkab Sidoarjo dan TNI Diperkuat, Dorong Percepatan Program Strategis
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.
Di lapangan, masyarakat tidak terlalu peduli apakah anggaran dipangkas atau tidak. Yang mereka rasakan adalah satu hal sederhana: pelayanan tetap harus berjalan dengan baik. Urusan administrasi harus cepat, layanan kesehatan harus responsif, dan kebutuhan publik harus terpenuhi tanpa hambatan.
Di sinilah dilema mulai terasa.
Efisiensi anggaran sering kali dimaknai sebagai “penghematan”. Sayangnya, dalam praktik, penghematan ini tidak jarang berujung pada berkurangnya fasilitas pendukung pelayanan.
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi melalui Kolaborasi Lintas Sektor
Misalnya, keterbatasan operasional, berkurangnya kegiatan lapangan, atau bahkan melambatnya proses pelayanan karena sumber daya yang semakin terbatas.
Kalau sudah begini, masyarakat yang akhirnya terdampak.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Pemkab Sidoarjo Pangkas Perjalanan Dinas hingga Separo
Pelayanan yang seharusnya cepat bisa menjadi lambat. Proses yang seharusnya mudah justru terasa berbelit. Bahkan dalam beberapa kasus, muncul kesan bahwa pelayanan “ikut dikurangi” seiring dengan pemangkasan anggaran.
Padahal, pelayanan publik bukan sekadar program pemerintah. Ia adalah hak masyarakat yang wajib dipenuhi. Pemerintah boleh saja berhemat, tetapi tidak boleh “menghemat pelayanan”.
Kalau dipaksakan, di sinilah potensi masalah muncul.
Dalam dunia administrasi pemerintahan, kondisi seperti ini dikenal sebagai maladministrasi. Bentuknya bisa macam-macam: pelayanan yang tertunda, tidak sesuai standar, atau bahkan terabaikan.
Dan sering kali, semua itu bukan karena niat buruk, melainkan karena kebijakan yang tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang.
Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa efisiensi juga punya sisi positif. Dengan digitalisasi dan sistem yang lebih modern, sebenarnya banyak peluang untuk membuat pelayanan justru lebih cepat dan transparan. Artinya, efisiensi bukan musuh pelayanan asal dilakukan dengan cara yang tepat.
Masalahnya, apakah semua efisiensi yang dilakukan sudah benar-benar berbasis kebutuhan dan kinerja? Atau jangan-jangan hanya sekadar memangkas anggaran tanpa melihat dampaknya?
Untuk daerah seperti Sidoarjo yang aktivitas masyarakatnya tinggi dan tuntutan pelayanannya besar, kebijakan efisiensi seharusnya lebih berhati-hati. Hemat itu penting, tapi jangan sampai salah sasaran.
Alih-alih sekadar mengurangi pengeluaran, pemerintah justru perlu memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan lebih cerdas. Yang tidak penting bisa dipangkas, tapi yang menyangkut pelayanan publik harus tetap jadi prioritas utama.
Di sinilah peran pengawasan menjadi penting. DPRD, media, dan masyarakat perlu ikut memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak berujung pada penurunan kualitas layanan.
Transparansi juga harus dibuka, supaya publik tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan tersebut.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan efisiensi itu sederhana saja: apakah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, atau justru ikut tersendat?
Kalau pelayanan tetap lancar, berarti efisiensi berhasil. Tapi kalau masyarakat mulai merasa dipersulit, mungkin yang perlu dievaluasi bukan hanya anggarannya, tetapi juga cara berpikir dalam menjalankan kebijakan.
Karena pada dasarnya, pemerintah bukan hanya dituntut untuk hemat, tetapi juga untuk tetap hadir dan melayani. (*)
Editor : Vega Dwi Arista