RADAR SIDOARJO - Temuan mengejutkan muncul di tengah upaya Pemkab Sidoarjo memperketat pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo menemukan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diduga palsu dan tidak tercatat dalam sistem resmi Pemkab Sidoarjo.
Baca Juga: 64 SPPG di Sidoarjo Masih Kejar Sertifikat Higiene
Temuan tersebut terungkap saat Dinkes melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang telah mengantongi SLHS.
Selain persoalan administrasi, petugas juga menemukan kondisi sejumlah dapur SPPG yang masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan kesehatan.
Baca Juga: Motor Karyawan SPPG di Sidoarjo Hilang Saat Korban Beristirahat
Kepala Dinkes Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan, temuan SLHS yang tidak diterbitkan Dinkes tersebut menjadi catatan serius dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Beberapa hari yang lalu kami temukan adanya SLHS yang tidak diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, alias palsu," kata Lakhsmie.
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Desak BGN Tutup 21 SPPG yang Beroperasi Tanpa Mengantongi SLHS
Menurutnya, keabsahan SLHS dapat ditelusuri melalui sistem e-Buddy Kabupaten Sidoarjo. Namun, ketika dilakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut, pihaknya tidak menemukan rekam jejak penerbitannya.
"Ketika kami cek melalui e-Buddy tidak bisa kami tracking. Harusnya ketika SLHS itu memang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan maka akan muncul di e-Buddy Kabupaten Sidoarjo," jelasnya.
Baca Juga: 21 SPPG di Sidoarjo Beroperasi Tanpa Mengantongi Sertifikat
Dinkes juga menemukan sejumlah persoalan teknis di lapangan. Salah satunya penggunaan lapisan epoksi pada keramik lantai yang sudah terkelupas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan serpihan yang dapat mengganggu proses pengolahan makanan.
Baca Juga: Katanya Dicopot, Kepala SPPG Kalitengah Masih Aktif, Hadir di Rakor MBG Sidoarjo
"Epoksinya sudah terkelupas yang berpotensi untuk munculnya serpihan-serpihan yang nanti akan mengganggu pada proses pengolahan makanan," ungkap Lakhsmie.
Selain itu, masih ditemukan relawan SPPG yang belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan benar. Temuan-temuan tersebut menjadi bahan evaluasi Dinkes terhadap pelaksanaan program MBG di Sidoarjo.
Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo membenarkan pihaknya baru mengetahui adanya dugaan SLHS palsu tersebut setelah mendapat laporan dari Dinkes Sidoarjo.
"Untuk SLHS palsu kami juga baru mengetahui, baru dapat laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo," ujar Teguh.
Menurut Teguh, penanganan persoalan tersebut menjadi kewenangan Pemkab Sidoarjo melalui Dinkes serta aparat kepolisian.
"Yang pasti kewenangannya itu ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo serta kepolisian. Terkait ini kami menyerahkan sepenuhnya ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan SLHS harus menjadi salah satu syarat penting sebelum SPPG memperoleh izin dan beroperasi.
Subandi bahkan meminta agar tidak ada SPPG yang beroperasi apabila belum mengantongi SLHS yang sah.
"Kalau SLHS-nya belum ada, jangan ada izin dulu. Tidak boleh diberikan izin keluar. Tidak boleh ada praktik dulu," tegas Subandi.
Dia menilai persoalan tersebut harus menjadi koreksi bersama, terlebih kasus gangguan kesehatan yang sebelumnya terjadi setelah pelaksanaan program MBG di Sidoarjo menjadi perhatian serius.
"Orang sudah SLHS-nya ada saja keracunan kemarin jadi masalah. Nah, ini sebagai koreksi kita," ujarnya.
Karena itu, Subandi meminta pengawasan terhadap SPPG diperkuat. Pemkab Sidoarjo juga akan berkoordinasi dengan BGN dan jajaran terkait agar seluruh SPPG menjalankan operasional sesuai regulasi.
"Ini niat kita berbenah diri. Biarkan nanti program Pak Presiden ini bisa berjalan dengan baik apabila stakeholder, mulai SPPG, berjalan dengan mengikuti regulasi yang ada," pungkasnya.
Audiensi tersebut dihadiri unsur Pemkab Sidoarjo, di antaranya Plt Sekda, Asisten I, Dinkes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DP3AKB, serta DPMPTSP, bersama forum MBG dan jajaran BGN. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar sidoarjo