RADAR SIDOARJO - Kasus dugaan keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, mengungkap persoalan dalam pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengungkapkan masih terdapat 21 SPPG yang telah beroperasi meski belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Fakta tersebut mencuat di tengah hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan di Manbaul Hikam. Sampel makanan yang telah diolah serta muntahan pasien dinyatakan terkontaminasi tiga jenis bakteri, yakni Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus. Pemeriksaan kimia juga menemukan adanya parameter nitrit.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina menegaskan, SLHS bukan jaminan mutlak bahwa makanan yang diproduksi SPPG terbebas dari kontaminasi.
“SLHS itu kan sebuah satu dari beberapa persyaratan untuk dia (SPPG, red) membuka. SLHS itu sesaat,” kata Lakhsmie, Jumat (11/9).
Menurut Lakhsmie, setelah SLHS diterbitkan, operasional SPPG tetap harus dijalankan sesuai standar yang berlaku. Sebab, potensi kontaminasi dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari penyiapan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan.
“Ketika tidak dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, pasti akan ada miss,” tegasnya.
Hasil pemeriksaan laboratorium, lanjut dia, memperkuat adanya persoalan dalam rantai pengolahan makanan. Namun, sumber kontaminasi belum dapat dipastikan berasal dari satu titik tertentu.
“Bisa dari air, bisa dari bahannya, bisa dari cara pengolahannya, bisa juga dari penjamahnya,” ujarnya.
Karena itu, menurut Lakhsmie, pengawasan tidak cukup hanya memastikan SPPG memenuhi persyaratan administrasi. Seluruh tahapan pengolahan makanan harus dilakukan sesuai standar untuk mencegah terjadinya kontaminasi.
