RADAR SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo ingin tak sekadar menjadi penonton dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah daerah mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar diberi kewenangan untuk ikut mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Sidoarjo.
Usulan tersebut dinilai penting karena dampak pelaksanaan MBG langsung dirasakan masyarakat Sidoarjo. Terlebih, kasus keracunan massal di Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola program tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, Pemkab Sidoarjo memiliki perangkat hingga tingkat wilayah yang dinilai dapat dilibatkan dalam pengawasan SPPG.
"Pak Bupati menyarankan, kita juga diberi kewenangan untuk mengawasi," ujar Ainur, Senin (14/9).
Menurut Ainur, Pemkab memiliki jaringan pengawasan yang cukup lengkap. Mulai dari kepala puskesmas (kapus), camat, hingga kepala desa (kades). Keterlibatan perangkat daerah tersebut dinilai dapat membuat pengawasan terhadap SPPG lebih efektif karena berada langsung di wilayah penerima manfaat.
"Ini kan lebih mudah. Kita punya kepala puskesmas, kita punya camat, kepala desa. Itu kan akan lebih efektif," jelasnya.
Usulan tersebut, lanjut Ainur, telah disampaikan kepada pihak BGN, termasuk saat jajaran BGN dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) hadir di Sidoarjo. Penyampaian juga dilakukan secara berjenjang melalui pemerintah provinsi hingga ke pemerintah pusat.
"Rekomendasi dari provinsi, korwil provinsi hadir kemarin. Sudah disampaikan itu. Kita menyampaikan seperti itu," katanya.
Pemkab Sidoarjo menilai pembagian kewenangan pengawasan menjadi penting. Sebab, ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan MBG, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah pusat sebagai penyelenggara program, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
