RADAR SIDOARJO – Sebanyak 64 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo masih mengejar penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo memastikan proses penerbitan terus dipercepat, namun seluruh persyaratan tetap harus dipenuhi.
Kepala Dinkes Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan, dari total 174 SPPG yang ada, sekitar 110 telah mengantongi SLHS. Artinya, masih terdapat 64 SPPG yang proses pemenuhan persyaratannya belum tuntas.
Baca Juga: Motor Karyawan SPPG di Sidoarjo Hilang Saat Korban Beristirahat
Menurut Lakhsmie, percepatan penerbitan SLHS tidak boleh mengabaikan standar yang telah ditetapkan. Sebab, sertifikat tersebut menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi SPPG.
"Percepatan bukan bypass. Persyaratan harus tiga, kemudian harus ada pengajuan, ada rekomendasi yang segera ditindaklanjuti. Bukan berarti terus kita keluarkan tanpa evaluasi," tegas Lakhsmie, Jumat (24/9).
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Usul Punya Kewenangan Awasi SPPG
Dia menjelaskan, terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi sebelum SLHS diterbitkan. Di antaranya hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), pemeriksaan laboratorium atau swab, serta bukti pelatihan bagi penjamah makanan.
Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan rekomendasi Dinkes ditindaklanjuti, penerbitan SLHS dapat dilakukan dengan cepat.
Baca Juga: 21 SPPG di Sidoarjo Beroperasi Tanpa Mengantongi Sertifikat
"Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi dan ada rekomendasi kemudian juga sudah ditindaklanjuti, pasti akan segera kita keluarkan. Karena kita memang membantu untuk percepatan," jelasnya.
Lakhsmie menyebut, sekitar 30 SPPG saat ini telah mengajukan proses penerbitan SLHS. Sementara sebagian lainnya masih dalam tahap menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan di lapangan.
Baca Juga: Pemkab Sidoarjo Desak BGN Tutup 21 SPPG yang Beroperasi Tanpa Mengantongi SLHS
Kendala yang ditemukan beragam. Ada dapur yang telah memenuhi sebagian persyaratan, tetapi masih memiliki catatan terkait penjamah makanan. Ada pula SPPG yang harus melakukan pembenahan fisik bangunan dan fasilitas dapur.
"Rekomendasinya ini kan fisik. Lantainya harus keramik. Yang dulunya epoksi, tapi kualitasnya kurang bagus. Harusnya food grade," katanya.
Menurut Lakhsmie, pembenahan tersebut bukan sekadar formalitas. Material yang digunakan di dapur harus aman untuk kegiatan pengolahan makanan.
"Kalau ngelupas-ngelupas pada saat masak, serpihannya naik ke makanan, itu bahaya juga. Itu yang harusnya dipahami," ujarnya.
Desakan percepatan penerbitan SLHS muncul setelah adanya surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait rencana suspend terhadap mitra atau SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut. Kondisi itu membuat sejumlah pengelola meminta proses penerbitan di daerah dipercepat.
Namun, Dinkes tetap meminta seluruh SPPG menyelesaikan rekomendasi yang telah diberikan sebelum sertifikat diterbitkan.
"Sehingga mereka minta pada kami untuk segera percepatan penerbitan. Padahal kami juga punya standar tersendiri untuk penerbitan itu," ungkap Lakhsmie.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi (Forkom) SPPG Sidoarjo Ubaidillah Nurdin mengatakan, pengelola dapur yang masih memiliki kekurangan diberi waktu 30 hari untuk merampungkan perbaikan fasilitas sesuai standar.
Perbaikan tersebut menjadi bagian dari proses penyelesaian persyaratan sebelum dapur dapat kembali beroperasi. Namun, keputusan mengenai pembukaan kembali operasional SPPG tetap berada di tangan BGN.
Ubaidillah juga meminta Satgas MBG Sidoarjo tegas terhadap pengelola yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun sarana dan prasarana.
Menurut dia, persoalan di sejumlah dapur jangan sampai berdampak terhadap SPPG lain yang telah memenuhi seluruh ketentuan.
"Jangan sampai karena beberapa SPPG bermasalah, semua dapur Sidoarjo terkena dampak penilaian negatif masyarakat," ujarnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista
Sumber : radar sidoarjo