RADAR SIDOARJO - Kondisi lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, menjadi sorotan DPRD Sidoarjo. Saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak), aroma tidak sedap disebut sudah tercium sejak memasuki area dapur.
Temuan tersebut terungkap dalam hearing DPRD Sidoarjo yang membahas dugaan keracunan massal setelah program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (3/9).
Baca Juga: DPRD Sidoarjo Kecewa BGN dan SPPG Mangkir Hearing MBG
Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo Dr Lilik Sulistyowati mengatakan, dirinya ikut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo saat melakukan sidak ke SPPG Kalitengah.
Menurut Lilik, kondisi ruang pengolahan dan penyimpanan makanan secara umum cukup memadai. Namun, persoalan kebersihan di bagian depan dapur menjadi perhatian.
Baca Juga: MBG Telat Dikirim Disorot Khofifah, Diduga Penyebab Keracunan Ratusan Santri di Tanggulangin
“Pada saat masuk itu sudah baunya luar biasa. Tempat cuci ompreng itu bawahnya saluran air atau got,” ungkap Lilik dalam hearing yang diikuti Komisi D dan Komisi B DPRD Sidoarjo.
Temuan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi DPRD setelah dugaan keracunan MBG terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, serta sejumlah sekolah di wilayah sekitarnya.
Baca Juga: Sembilan Sekolah Termasuk Santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo Terdampak Keracunan MBG
Lilik menjelaskan, Dispendikbud pertama kali menerima informasi kejadian tersebut pada 1 September 2026 sekitar pukul 21.00. Awalnya, pihaknya menduga kasus hanya terjadi di Ponpes Manbaul Hikam.
Namun, hasil pemantauan menunjukkan sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan lainnya juga terdampak. Di antaranya SDN Kalitengah 1, SDN Kalitengah 2, SMP Tribhakti Tanggulangin, SMA Tribhakti Tanggulangin, SMP Muhammadiyah 8, TK DWP Kalitengah, KB Sakinah, KB Tirta Mulya Bangsa, KB PAUD Mustabsyiroh, SPS Kasih Ibu, dan KB As Sakinah.
Baca Juga: Total 567 Santri Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo Tumbang Diduga Keracunan MBG
Dispendikbud kemudian membentuk dua tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Petugas mendata jumlah korban, waktu pengiriman MBG, menu yang dikonsumsi, hingga kondisi siswa dan tenaga pendidik.
Baca Juga: Ini Penampakan SPPG Kalitengah yang Disuspend Diduga Sebabkan Santri Manbaul Hikam Keracunan MBG
Berdasarkan data per 2 September, SDN Kalitengah 1 mencatat 30 orang terdampak, terdiri dari 21 siswa dan sembilan tenaga kependidikan. Sementara di SDN Kalitengah 2 terdapat 33 orang terdampak, yakni 27 siswa, tiga tenaga kependidikan, dan tiga orang tua.
Kemudian, SMP Tribhakti mencatat 21 siswa terdampak. SMP Muhammadiyah 8 sebanyak 40 orang, terdiri dari 36 siswa dan empat tenaga kependidikan. SMA Tribhakti mencatat sembilan siswa terdampak. Sedangkan KB Mustabsyiroh dan KB As Sakinah masing-masing mencatat dua siswa terdampak.
Tidak hanya siswa dan tenaga pendidik, sejumlah orang tua juga mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan MBG. Hal itu terjadi karena sebagian siswa tidak menyantap makanan yang dibagikan di sekolah dan memilih membawanya pulang.
“Karena ternyata pada saat MBG itu dikirim, ada beberapa siswa yang tidak makan. Orang tuanya membawa boks makan dan kemudian dipindah serta dibawa pulang. Sehingga orang tuanya juga ikut makan di rumah,” jelas Lilik.
Data terbaru per Kamis (3/9) pukul 13.00 menunjukkan total 730 orang tercatat terdampak. Sebanyak 706 orang telah keluar dari rumah sakit atau menjalani rawat jalan. Sementara 23 pasien masih menjalani rawat inap dan satu pasien masih dalam observasi.
Kondisi korban dari kalangan pelajar juga mulai membaik. Di SDN Kalitengah 1, misalnya, jumlah siswa terdampak turun dari 21 menjadi satu orang. Sedangkan di SDN Kalitengah 2, jumlah siswa terdampak berkurang dari 27 menjadi 15 orang. Orang tua yang terdampak juga turun dari tiga menjadi satu orang.
Soroti Sertifikat Higiene Sanitasi
Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menyoroti persoalan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi salah satu aspek penting dalam operasional SPPG.
Menurut Dhamroni, keberadaan sejumlah SPPG di bangunan existing membuat pemenuhan standar sanitasi menjadi lebih sulit, terutama berkaitan dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan kondisi bangunan.
“Kalau berbicara SLHS, banyak yang harus dievaluasi. Terutama SLHS yang berdirinya sudah existing, yang sulit sekali menata IPAL dan kondisi-kondisi ideal,” ujarnya.
Dhamroni menegaskan, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama dalam proses pengawasan dan penerbitan SLHS.
Ia meminta standar higiene dan sanitasi diawasi secara ketat agar pelaksanaan program MBG tidak justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerima manfaat.
“Ini memang harus melalui pengawasan-pengawasan yang lebih utama untuk SLHS-nya di wilayah Dinkes,” tegasnya.
Hearing tersebut menjadi momentum bagi DPRD Sidoarjo untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Evaluasi mencakup kelayakan dapur SPPG, kebersihan lingkungan, proses pengolahan makanan, hingga pengawasan standar higiene dan sanitasi.
DPRD meminta penanganan tidak berhenti pada pemulihan para korban. Hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar sidoarjo