RADAR SIDOARJO - Melubernya lumpur di kawasan Porong kembali memicu kekhawatiran. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak pemerintah pusat segera memperkuat tanggul, mempercepat pembuangan air lumpur ke Sungai Porong, serta merealisasikan Early Warning System (EWS) sebagai sistem peringatan dini.
Desakan itu disampaikan BHS saat meninjau langsung kawasan Lumpur Porong bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana dan jajaran Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Senin (13/7).
Baca Juga: Tanggul Lumpur Porong Sidoarjo Jebol, Air Lumpur Nyaris Capai Rel Kereta
Menurut BHS, kapasitas kolam penampungan lumpur sudah melampaui batas hingga menyebabkan luapan beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut harus segera ditangani agar tidak memicu bencana yang lebih besar.
"Lumpur sudah melebihi kapasitas dan sempat meluber. Kalau tidak segera ditangani, dampaknya bisa semakin besar," tegasnya.
Baca Juga: BHS Usul Beras Bulog Diberi Batas Tanggal Penggunaan saat Tinjau Gudang di Sidoarjo
Ia menilai langkah paling mendesak adalah mempercepat pengaliran air dari kolam penampungan menuju Sungai Porong untuk mengurangi volume genangan. Selain itu, seluruh tanggul penahan lumpur harus diperkuat agar mampu menahan tekanan.
"Saya minta penanganan pembuangan lumpur ke sungai dipercepat, terutama airnya. Kemudian seluruh tanggul harus diperkuat," ujarnya.
Baca Juga: BHS Usulkan Videotron dan Loket Tiket Terpusat di Terminal Purabaya Sidoarjo
BHS juga menekankan pentingnya pembangunan sistem mitigasi bencana yang lebih komprehensif. Menurutnya, keberadaan Early Warning System (EWS) sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat banyak permukiman berada di sekitar kawasan terdampak.
"Kita harus segera merealisasikan Early Warning System agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan jika terjadi kondisi darurat," katanya.
bhsBaca Juga: Gebyar Kemerdekaan RI ke-80, BHS Meriahkan Pesta Rakyat Bersama Nelayan, Ojol, hingga Petani di Sidoarjo
Selain itu, ia mengingatkan adanya potensi penurunan permukaan tanah apabila kondisi di dalam area lumpur berubah.
"Kalau airnya habis, bisa terjadi penurunan tanah yang berdampak pada permukiman warga. Ini harus diantisipasi sejak sekarang," ucapnya.
BHS juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat penyusunan skenario evakuasi, penetapan titik kumpul, pembentukan posko BNPB dan Basarnas, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala.
"BNPB dan Basarnas harus memiliki posko di sini. Selain itu, perlu dilakukan safety drill secara rutin agar masyarakat siap menghadapi situasi darurat," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BHS turut menyoroti berkurangnya anggaran penanganan Lumpur Porong dari Rp 227 miliar menjadi Rp 169 miliar. Menurutnya, pemangkasan anggaran berpotensi menghambat upaya pengendalian lumpur.
"Keselamatan masyarakat tidak boleh dihitung dengan anggaran. Nyawa harus menjadi prioritas dan wajib dilindungi negara. Ini perlu menjadi perhatian Kementerian PU," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah nyata agar masyarakat tidak terus dihantui ancaman luapan lumpur.
Mimik berharap tragedi Lumpur Porong yang telah berlangsung hampir dua dekade tidak kembali menimbulkan dampak yang lebih luas.
"Bencana yang terjadi hampir 20 tahun lalu belum sepenuhnya selesai. Jangan sampai kejadian serupa terulang. Kami akan terus berkoordinasi dengan DPR RI dan pemerintah pusat agar solusi segera terealisasi," tambahnya.
Di sisi lain, perwakilan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Mahdani, menjelaskan pihaknya terus melakukan pengendalian dan mitigasi terhadap semburan lumpur. Salah satu langkah yang telah disiapkan adalah penyusunan Rencana Penanggulangan Darurat (RPD) sejak 2019.
"Konsep RPD sudah selesai disusun. Saat ini tinggal menunggu penetapan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo," jelasnya.
Mahdani mengatakan dokumen tersebut memuat skenario penanganan darurat secara rinci, mulai pembagian tugas antarinstansi, penentuan lokasi posko, hingga pelaksanaan latihan kebencanaan.
"Setelah ditetapkan, seluruh pihak akan kami koordinasikan agar masing-masing mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam penanganan keadaan darurat," pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista