RADAR SIDOARJO - DPRD Sidoarjo mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo segera menuntaskan persoalan pembebasan lahan, khususnya area makam di Kecamatan Waru, agar proyek Frontage Road (FR) Waru-Sidoarjo bisa segera tersambung hingga Buduran.
Penyelesaian proyek tersebut dinilai semakin mendesak mengingat rencana pembangunan Flyover Gedangan yang diperkirakan akan menambah kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menegaskan, masih adanya titik-titik krusial yang belum terselesaikan, terutama di wilayah Kedungrejo dan Desa Waru, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh dinas terkait.
"Misalkan yang masih belum nyambung di daerah Kedungrejo, Kecamatan Waru. Itu kalau enggak salah permasalahan makam sama masjid. Ini harusnya bisa segera diselesaikan," ujar Abdillah Nasih, Minggu (12/7).
Politisi senior PKB yang akrab disapa Cak Nasih itu menilai persoalan pembebasan lahan tidak boleh berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat.
"Apalagi hubungannya dengan masyarakat. Hak-hak masyarakat, entah masjid maupun makam, jangan sampai tidak terselesaikan hanya karena penanganan dari pemerintah kurang maksimal. Saya pikir dinas harus segera melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan itu," tegasnya.
Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi di Desa Waru yang masih terkendala pembebasan lahan makam. Karena itu, DPRD mendorong agar seluruh hambatan dapat segera diurai sehingga pembangunan frontage road tidak kembali mengalami keterlambatan.
"Yang jelas ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, khususnya dinas PU agar segera menyelesaikan program Frontage Road ini karena sudah menjadi PR yang sangat lama," katanya.
Cak Nasih juga meminta seluruh kendala yang dihadapi di lapangan disampaikan secara terbuka kepada DPRD, khususnya Komisi C, agar dapat dicarikan solusi bersama.
"Kalau memang ada kendalanya, monggo segera sampaikan kepada teman-teman di DPRD ataupun di Komisi C, sehingga kita bisa membantu untuk sama-sama ikut menyelesaikan," ujarnya.
Ia mengingatkan agar proyek strategis tersebut tidak terus berjalan tanpa kepastian progres.
"Jangan sampai kemudian program strategis yang sudah sangat lama ini tidak ada progresnya. Kami sangat menyayangkan kalau seperti itu," ungkapnya.
Menurutnya, apabila hambatan menyangkut instansi lain seperti PT KAI maupun kementerian, DPRD siap ikut mengawal penyelesaiannya.
"Kalau memang hambatannya di PT KAI, perusahaan, atau bahkan kementerian, kenapa tidak DPRD bersama dinas ikut mengomunikasikan. Yang jelas masyarakat sangat membutuhkan jalan ini karena beban Jalan Raya Waru-Buduran sudah sangat overload," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian frontage road harus menjadi prioritas sebelum proyek Flyover Gedangan dimulai.
Cak Nasih berharap setidaknya seluruh persoalan utama, terutama pembebasan lahan makam dan masjid, sudah dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga progres pembangunan lebih terukur.
"Harusnya tahun ini selesai. Minimal persoalan yang mengganjal seperti makam dan masjid itu sudah tuntas. Jangan sampai tahun 2027 masih banyak yang belum selesai," tuturnya.
Sementara itu, sebelumnya, Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan keterlambatan pembebasan lahan makam dipicu persoalan administrasi pada proses pengadaan lahan tahun 2025.
"Kendalanya pada anggaran tahun 2025. Ini kan ada masalah makam. Mestinya waktu pembebasan awal itu masuk penlok. Tujuannya agar nilai harga tanah sesuai dengan yang dibebaskan yang lainnya," jelas Subandi.
Karena lokasi makam tidak masuk dalam penetapan lokasi (penlok), nilai appraisal yang diterima warga menjadi lebih rendah sehingga memunculkan penolakan.
"Karena kemarin tidak masuk penlok, harga appraisal-nya kecil, akhirnya orang kan menolak," ujarnya.
Meski demikian, Subandi memastikan persoalan tersebut kini hampir rampung. Lokasi relokasi makam telah disiapkan di kawasan Waru Barat dan pemerintah tinggal menyelesaikan proses pembayaran kepada pihak terkait.
Saat ini, Pemkab Sidoarjo masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur sebagai tahapan administrasi sebelum pembayaran pembebasan lahan dapat direalisasikan. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista