RADAR SIDOARJO - Kebocoran informasi dalam razia kawasan lokalisasi Krengseng, Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian, Sabtu (11/7) malam, menjadi perhatian Komisi C DPRD Sidoarjo.
Razia yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Forkopimda dinilai tetap menjadi langkah positif, namun harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Baca Juga: Razia Bocor, Wabup Sidoarjo Minta Lokalisasi Krengseng Krian Dibongkar
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Abud Asyrofi menegaskan, evaluasi terhadap kebocoran informasi razia sangat diperlukan.
Menurutnya, keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, tetapi juga kesiapan dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat.
Baca Juga: Razia Gabungan, Petugas Temukan Benda Terlarang di Rutan Medaeng Sidoarjo
"Kita harapkan perlu adanya evaluasi tetap. Yang pertama, tetap kami sampaikan apresiasi untuk Forkopimda yang cepat bertindak karena keluhan-keluhan masyarakat," ujar Abud, Minggu (12/7).
Abud berharap, kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan. Tak hanya melakukan razia, melainkan juga harus melakukan pendampingan dan bimbingan pasca razia.
Baca Juga: Razia Besar di Lapas Porong Sidoarjo, HP dan Sajam Rakitan Disita
"Tapi harapan kita tidak berhenti sampai di sini. Harapan kita tetap continue, harus ada perbaikan-perbaikan, bukan hanya sekadar hadir, tapi ada bimbingan berkelanjutan," terangnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai langkah Pemkab Sidoarjo menertibkan kawasan yang diduga menjadi lokasi praktik prostitusi patut diapresiasi. Terlebih, upaya tersebut berkaitan dengan pencegahan penyebaran HIV/AIDS yang jumlah kasusnya di Sidoarjo tergolong tinggi.
Baca Juga: 441 HP Hasil Razia Lapas se-Jatim Dimusnahkan di Medaeng Sidoarjo
"Dengan data yang kita punya, kasus HIV kita sangat tinggi. Ini peran pemerintah daerah luar biasa. Patut kita apresiasi. Langkah ini sangat positif dan harus terus berlanjut," katanya.
Abud menegaskan, penanganan persoalan prostitusi tidak cukup hanya dengan razia. Menurutnya, para pekerja yang terlibat juga perlu mendapatkan pembinaan agar memiliki alternatif pekerjaan dan tidak kembali ke aktivitas yang sama.
Selain itu, ia menilai kebocoran informasi razia harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut membutuhkan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur terkait, sehingga pelaksanaan razia dapat berjalan lebih efektif.
"Ini menjadi atensi bersama. Kita tidak pernah bisa membangun hanya dengan satu OPD atau satu perangkat. Semua lini harus bisa bekerja sama. Kita tidak bisa bergerak sendiri, semuanya harus berjalan bersama-sama," tegasnya.
Abud mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, aktivitas di kawasan lokalisasi Krengseng sudah berlangsung cukup lama.
"Infonya sudah lama sekali. Mungkin sudah dua sampai tiga tahun lebih. Yang pasti, langkah pemerintah ini positif dan sekecil apa pun harus tetap kita apresiasi," ujarnya.
Seperti diketahui, Pemkab Sidoarjo menggelar razia di tiga titik yang diduga menjadi lokasi rawan praktik prostitusi, yakni kawasan warung remang-remang Desa Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung, lokalisasi Krengseng di Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian, serta warung karaoke di Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo.
Razia tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan penyebaran HIV/AIDS melalui deteksi dini di lokasi-lokasi yang dianggap berisiko tinggi.
Namun, diduga karena informasi operasi telah bocor, petugas tidak menemukan Pekerja Seks Komersial (PSK) di dua lokasi pertama.
Petugas hanya menemukan bilik-bilik kamar, alat kontrasepsi, serta beberapa orang yang diduga dalam kondisi mabuk. Di kawasan Krengseng, petugas juga membongkar sejumlah bangunan yang diduga digunakan sebagai tempat praktik asusila.
Meski demikian, dalam operasi di warung karaoke Desa Lebo, petugas masih berhasil mengamankan 12 botol minuman keras (miras), enam lady companion (LC), serta seorang pemilik warung karaoke. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista