RADAR SIDOARJO – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah diakses masyarakat.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7). Kegiatan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus transparansi BPJS Kesehatan kepada publik atas penyelenggaraan Program JKN sepanjang 2025.
"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa," ujar Pujo.
Baca Juga: Bentuk Kepedulian, Lapas Porong di Sidoarjo Perluas Akses BPJS Kesehatan bagi Warga Binaan
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya cakupan kepesertaan tersebut diikuti peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan yang sepanjang 2025 mencapai lebih dari 725,3 juta kunjungan, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus menunjukkan layanan kesehatan semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia," katanya.
BBaca Juga: Perkuat Sinergi, BPJS Kesehatan dan Kejari Sidoarjo Perpanjang Perjanjian Kerja Sama
Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal, seperti aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), dan Care Center 165. Kemudahan tersebut juga didukung jaringan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
Di sisi keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan juga tetap terjaga. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun atau setara dengan kemampuan membayar klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan. Sementara itu, hasil investasi DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp 3,94 triliun.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Sidoarjo Laksanakan Pengecekan Kesehatan Bagi Siswa Penerima MBG di SMKN 2 Buduran
Pujo menambahkan, BPJS Kesehatan juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTP) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Berbagai indikator tata kelola organisasi juga menunjukkan hasil yang positif, mulai dari skor tata kelola organisasi, Governance, Risk and Compliance (GRC), Baldrige Excellence Framework (BEF), hingga Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: BPJS Kesehatan Sidoarjo Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Kolektabilitas Iuran JKN
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan efek berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, hingga layanan sosial.
Kajian tersebut juga menunjukkan Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 dan melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.
Meski demikian, BPJS Kesehatan mengakui tantangan keberlanjutan program masih cukup besar. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu menjadi fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," tegas Pujo.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menambahkan bahwa sebagai pengelola dana publik, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas dalam penyelenggaraan Program JKN.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN telah menunjukkan berbagai kemajuan, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Senada, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyebut pembiayaan kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Telisa, penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN harus didukung reformasi pembiayaan berbasis gotong royong, peningkatan efisiensi layanan kesehatan, serta kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat agar Program JKN terus berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (vga)
Editor : Vega Dwi Arista