RADAR SIDOARJO - Kerusakan hutan mangrove di sepanjang pesisir Kabupaten Sidoarjo menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha tambak dan aktivitas nelayan.
Abrasi dan banjir rob yang semakin sering terjadi akibat berkurangnya sabuk hijau mangrove menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat pesisir, mulai dari rusaknya pematang tambak hingga hilangnya hasil budidaya ikan.
Baca Juga: Polairud Polresta Sidoarjo Ringankan Beban Nelayan Tlocor Jabon Lewat Pembagian Sembako
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Yunan Khoiron, mengatakan kerusakan mangrove terjadi di sejumlah wilayah pesisir, mulai Kecamatan Waru, Sedati hingga Jabon. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas tambak masyarakat.
“Karena banyak mangrove yang rusak, akhirnya pematang-pematang tambak kena abrasi dan banjir rob. Pengaruhnya besar sekali terhadap para petani tambak. Otomatis produktivitas hasil tambaknya menurun. Ikan-ikannya bisa hilang semua kalau sudah seperti itu,” ujar Yunan ke Radar Sidoarjo, Kamis (4/6).
Baca Juga: Rayakan HUT Gerindra, BHS Gelar Lomba Masak Tumpeng dan Serap Aspirasi Nelayan Sidoarjo
Menurut Yunan, mangrove selama ini berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi tambak dan kawasan pesisir dari terjangan gelombang serta masuknya air laut. Ketika vegetasi mangrove berkurang, kawasan tambak menjadi lebih rentan mengalami kerusakan.
“Awalnya memang dari mangrove yang banyak rusak dan ditebangi. Padahal mangrove itu menjadi pelindung utama tambak-tambak yang berada di dekat pesisir,” katanya.
Tak hanya petani tambak, nelayan yang menggantungkan hidup di laut juga ikut merasakan dampaknya. Kerusakan ekosistem pesisir berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan yang selama ini menjadi habitat berbagai biota laut.
Untuk mengurangi kerusakan yang lebih parah, Dinas Perikanan Sidoarjo terus melakukan pengawasan terhadap potensi perusakan mangrove serta memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir dan nelayan.
“Kami rutin melakukan patroli dan pengawasan. Kami juga mengedukasi nelayan agar menjaga ekosistem pesisir dan tidak menebang mangrove atau mengambil kayunya,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya penanganan terbatas sesuai kewenangan yang dimiliki, seperti pemasangan beronjong untuk mengurangi masuknya air rob ke area tambak.
“Kami berupaya melakukan penanggulangan sesuai kemampuan yang ada, termasuk menggunakan beronjong untuk mengurangi celah-celah air masuk ke tambak. Tetapi karena kerusakannya cukup panjang dan luas, penanganannya harus dilakukan secara bertahap,” ungkap Yunan.
Meski demikian, Yunan menegaskan bahwa kewenangan penanaman kembali maupun pemeliharaan mangrove berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar rehabilitasi mangrove dapat dilakukan secara lebih masif.
“Kalau untuk pemeliharaan maupun penanaman kembali mangrove yang rusak itu kewenangannya provinsi. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi untuk melakukan penanganan kerusakan yang ada,” tegasnya.
Ia menambahkan, upaya pemulihan mangrove juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi nonpemerintah (NGO). Namun mengingat panjangnya garis pantai dan luasnya area yang mengalami kerusakan, proses rehabilitasi membutuhkan waktu yang tidak singkat.
“Kami juga dibantu NGO untuk menghidupkan kembali mangrove yang rusak. Tapi dengan kondisi pesisir Sidoarjo yang sangat panjang, tentu penanganannya harus bertahap. Mudah-mudahan upaya bersama ini bisa mengurangi tingkat kerusakan yang terjadi setiap tahun,” pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista