RADAR SIDOARJO - Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026, aspirasi buruh di Kabupaten Sidoarjo menguat. Puluhan perwakilan serikat pekerja mendatangi Pendapa Delta Wibawa, Jumat (24/4).
Tujuannya untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) hingga perluasan akses pendidikan bagi anak buruh.
Baca Juga: Kapolresta Sidoarjo Ajak Buruh Jaga Kondusivitas dan Siap Fasilitasi Aspirasi
Sebanyak 27 perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) hadir dalam forum dialog bersama Bupati Sidoarjo, Subandi, Jumat (24/4). Dua isu utama yang mencuat adalah peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan upah dan jaminan pendidikan melalui jalur afirmasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Perwakilan DPC Sarbumusi Sidoarjo, Djoko Waluyo, menegaskan bahwa kenaikan UMK menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan para pekerja.
Baca Juga: Demo Buruh Tutup Separo Jalan, Arus Lalu Lintas Taman Sidoarjo Arah Surabaya Macet
“Kami berharap ada keberpihakan terhadap buruh melalui kebijakan kenaikan upah yang signifikan agar daya beli dan kesejahteraan pekerja bisa meningkat,” ujarnya.
Saat ini, UMK Sidoarjo berada di kisaran Rp 5,1 juta. Menurut Djoko, angka tersebut dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Karena itu, pihaknya mengusulkan kenaikan hingga 20 persen.
Baca Juga: Satresnarkoba Polresta Sidoarjo Bongkar Peredaran SS dan Pil LL, Sasar Buruh Pabrik di Taman
Selain persoalan upah, buruh juga menyoroti akses pendidikan bagi anak pekerja. Mereka menilai kuota afirmasi sebesar lima persen dalam PPDB belum berjalan optimal di lapangan.
“Kuota afirmasi lima persen ini masih belum maksimal pemanfaatannya. Kami mengusulkan agar ditingkatkan menjadi 15 persen supaya akses pendidikan bagi anak buruh lebih terjamin,” tegasnya.
Baca Juga: Jelang May Day, Bupati dan Kapolresta Sidoarjo Ajak Buruh Bangun Kolaborasi
Menanggapi hal tersebut, Subandi menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan kuota khusus bagi anak buruh melalui jalur afirmasi di sejumlah sekolah unggulan.
“Program ini kami siapkan agar anak-anak buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Latar belakang ekonomi tidak boleh menjadi penghalang,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan afirmasi tersebut akan diperkuat melalui Peraturan Bupati (Perbup) agar implementasinya tidak menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan.
“Kami minta Disdikbud dan Disnaker segera menyusun aturan teknisnya supaya pelaksanaannya jelas dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Pemkab Sidoarjo juga merancang pembangunan Sekolah Rakyat (SR) pada 2027 dengan luas lahan sekitar 5,5 hingga 6 hektare. Sekolah ini direncanakan dilengkapi fasilitas asrama, sarana olahraga, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Subandi menegaskan, penanganan anak putus sekolah menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.
“Tidak boleh ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan. Ini menjadi tanggung jawab bersama sebagai pelayan masyarakat,” tandasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista