RADAR SIDOARJO - Bau menyengat dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Terungkulon, Kecamatan Krian, dikeluhkan karena mengganggu aktivitas pendidikan di sekitar lokasi, termasuk Pesantren Modern Al Amanah Junwangi.
Kondisi TPST yang mangkrak selama tiga bulan tanpa proses pemilahan membuat kawasan tersebut hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah.
Baca Juga: Sidak Sampah di Penatarsewu Sidoarjo, Bupati Subandi Soroti Pengelolaan Tak Sesuai Aturan
Merespons hal itu, Bupati Sidoarjo Subandi turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak), Rabu (8/4). Dalam tinjauannya, ia menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh agar TPST dapat kembali berfungsi optimal dan tidak merugikan lingkungan sekitar.
“Karena TPST Terungkulon ini kan tidak berjalan. Akhirnya hanya tempat pembuangan saja, tidak ada pemilahan, makanya pembenahan TPST yang ada di Desa Terungkulon, KSP harus terbentuk dulu,” ujar Subandi.
Baca Juga: Sampah Libur Lebaran di Sidoarjo Capai 18,99 Ton, Didominasi Sisa Petasan
Ia menjelaskan, pembentukan KSP (Kelompok Swadaya Pengelola) menjadi langkah awal sebelum dilakukan penataan sistem pengangkutan dan pemilahan sampah. Pemerintah daerah, lanjutnya, siap mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional TPST ke depan.
“KSP terbentuk, ya, sudah terbentuk baru kita nanti kita benahi semuanya. Angkutan seperti apa, pemilahan seperti apa, nanti akan kita bangunkan anggarnya semuanya,” tegasnya.
Baca Juga: Tumpukan Sampah di TPST Rejeni Sidoarjo Terbakar, Begini Kondisinya
Subandi juga menyoroti lokasi TPST yang berada di kawasan padat penduduk dan dekat lembaga pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak layak dibiarkan karena berdampak langsung pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat, khususnya para santri.
“Apalagi baunya sampah ini kasihan anak-anak kita. Masyarakat menitipkan anak di pondok agar pintar, cuman kalau sebelahnya seperti ini, ini ndak mendidik,” ungkapnya.
Baca Juga: Jelang Mudik, Menteri Lingkungan Hidup Soroti Sampah di Terminal Purabaya Sidoarjo
Dalam kesempatan itu, ia menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo bersama pemerintah desa untuk segera melakukan aksi bersih-bersih (clean up) mulai keesokan hari, sekaligus mempercepat pembentukan KSP.
Tak hanya itu, Subandi juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, BPD, hingga RT/RW dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sampah secara bersama.
Baca Juga: Sampah 14 Ton Sempat Menumpuk di TPS3R Sedati Gede, Bupati Sidoarjo Perintahkan Pembersihan
“Bupati ndak bisa, DLH ndak bisa. Yang harus kita lakukan adalah stakeholder semua kerja bareng. Pak Kadesnya oke, BPD-nya oke, RT, RW, tokoh masyarakat gerak bareng gimana menyelesaikan persoalan sampah,” jelasnya.
Ke depan, Pemkab Sidoarjo juga meminta desa menyiapkan lokasi TPST baru yang lebih jauh dari pemukiman. Selain itu, kebijakan iuran sampah akan diatur melalui Peraturan Desa (Perdes), dengan pengecualian bagi warga kurang mampu.
“Yang tidak mampu ndak usah ditarik, biar tidak jadi kecemburuan sosial. Perdes tetap dijalankan supaya redistribusi ini bisa berjalan,” pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista