RADAR SIDOARJO - Persoalan jalan berlubang dan banjir yang belum tuntas menjadi sorotan dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Jawa Timur, Senin (23/2). Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, secara langsung menyampaikan berbagai keluhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.
Kunjungan reses yang dipusatkan di Terminal Purabaya Sidoarjo dan Bandara Internasional Juanda itu tidak hanya membahas kesiapan angkutan Lebaran 2026. Momentum tersebut juga dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengajukan sejumlah usulan strategis yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Di hadapan jajaran Komisi V DPR RI, Mimik menegaskan bahwa keluhan terkait infrastruktur dasar masih mendominasi aspirasi warga. Ia mengaku hampir setiap hari menerima laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak dan genangan banjir di sejumlah titik.
“Hampir tiap hari kami menerima telepon dari masyarakat terkait jalan berlubang dan banjir,” tegasnya.
Menurut Mimik, kerusakan jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga berisiko memicu kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, banjir yang kerap terjadi saat musim hujan dinilai menghambat mobilitas warga dan berdampak pada aktivitas perekonomian.
Dalam forum tersebut, ia mengajukan beberapa usulan konkret. Di antaranya percepatan penanganan banjir secara komprehensif, lanjutan betonisasi Jalan Raya Lingkar Timur, serta revitalisasi sejumlah bozem atau kolam retensi di beberapa wilayah rawan genangan di Sidoarjo.
“Apa yang kami usulkan itu merupakan kewenangan Kementerian PU. Kami berharap usulan tersebut bisa direalisasikan pada tahun 2026 dan seterusnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar persoalan infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat bisa segera tertangani. Menurutnya, perbaikan jalan dan pengendalian banjir merupakan kebutuhan mendesak yang harus menjadi prioritas bersama.
“Kami berharap ada dukungan penuh atas keluhan masyarakat kami, serta kemudahan akses transportasi di Kabupaten Sidoarjo,” tambahnya.
Mimik juga menilai, kunjungan reses Komisi V DPR RI menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kolaborasi yang solid, ia optimistis program prioritas di sektor infrastruktur dapat terealisasi secara bertahap dan berkelanjutan.
Respons positif disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Ia menegaskan komitmen Komisi V untuk menampung aspirasi dari daerah dan mendorong percepatan realisasi program pembangunan, khususnya di sektor yang menjadi mitra kerja Komisi V, seperti infrastruktur jalan dan transportasi.
“Melalui forum rapat ini kami berharap kelas jalan, baik kabupaten, provinsi, maupun nasional, tidak ada lagi yang berlubang,” tegas Ridwan.
Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap kondisi jalan melekat pada masing-masing tingkatan pemerintahan sesuai kewenangannya. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, maka pemerintah sesuai level kewenangan harus bertanggung jawab.
“Kalau terjadi lakalantas di jalan kabupaten, tentu menjadi tanggung jawab bupati atau wali kota. Begitu juga untuk jalan provinsi dan nasional, masing-masing ada kewenangannya,” jelasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, terutama menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026. Kesiapan infrastruktur transportasi, mulai dari terminal, stasiun, bandara hingga pelabuhan, harus dipastikan dalam kondisi optimal demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Oleh sebab itu, melalui rapat koordinasi ini kita serap aspirasi masyarakat dan melihat mana saja yang perlu kita dukung,” pungkasnya.
Usai forum reses, perwakilan Kementerian PU langsung melakukan koordinasi lanjutan dengan Wabup Mimik sebagai tindak lanjut atas berbagai usulan yang disampaikan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap komunikasi dan sinergi yang terjalin dapat mempercepat realisasi program infrastruktur yang selama ini dinantikan masyarakat.
Dengan adanya dorongan dari DPR RI dan dukungan kementerian terkait, Pemkab Sidoarjo optimistis persoalan jalan berlubang, betonisasi Lingkar Timur, serta penanganan banjir dapat ditangani lebih cepat dan terintegrasi. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista