RADAR SIDOARJO - Keluhan masyarakat terkait sempit dan padatnya Jalan Raya Karangbong, Kecamatan Gedangan, akhirnya mendapat respons serius dari parlemen.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi guna mematangkan rencana pembukaan jalur alternatif baru di kawasan industri tersebut, Selas (10/2).
Langkah ini diambil menyusul kondisi Jalan Raya Karangbong yang dinilai sudah tidak layak untuk menampung volume kendaraan, terutama saat berpapasan antar kendaraan besar.
Warih menegaskan, melebarkan jalan utama (Jalan Raya Karangbong) akan memakan biaya besar dan proses yang rumit karena harus melakukan pembebasan lahan milik warga. Sebagai solusinya, ia menawarkan optimalisasi Jalan Industri yang terletak di sebelah selatan jalan raya.
"Artinya jalannya sudah ada tinggal memadatkan. Tidak perlu pembebasan lahan karena tinggal jalannya saja dibikin. Kalau kita menguatkan Jalan Raya Karangbong, satu pembebasan lahan itu sudah berapa besar biayanya," ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, pengerjaan di jalur alternatif ini jauh lebih minim risiko ekonomi bagi perusahaan sekitar dibandingkan melakukan betonisasi di jalan utama.
"Apalagi kalau di sana (Jalan Raya Karangbong) dibeton, pekerjaannya lebih dari dua bulan, rugi sudah mereka (perusahaan). Maka satu-satunya yang bisa dilakukan ya jalan ini dimanfaatkan untuk dibetonisasi," tambahnya.
Rencana jalan alternatif ini diproyeksikan memiliki panjang sekitar 1,4 kilometer dengan lebar 7 hingga 8 meter. Minim kendala teknis, hanya perlu pemindahan satu gardu listrik) dan tidak ada pemukiman warga yang terdampak.
Terkait anggaran, Warih menargetkan pengerjaan bisa dimulai pada tahun 2027. Jika dana APBD tidak mencukupi, ia berkomitmen menggunakan dana Pokok Pikiran (Pokir) miliknya.
"Kalau 2027 saya upayakan lah. Nanti kalau andaikata APBD-nya tidak mencukupi, maka pakai Pokir dari saya," tegas pria berusia 55 tahun itu.
Rencana ini juga akan melibatkan peran serta sektor swasta. Terdapat sekitar 10 perusahaan di kawasan tersebut yang akan diajak berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Ada 10 perusahaan itu sama-sama gotong royong dibantu dengan APBD, ya selesai lah. Itu solusinya," jelas Warih.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Karangbong Bambang Asmuni mengatakan, kendala utama di wilayahnya memang terletak pada kepadatan arus lalu lintas pada jam-jam tertentu.
"Hanya macet saja. Kalau memang pada waktu jam-jam tertentu yang mobil perusahaan keluar masuk, yang jadi kendala kan itu, macet," ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun kemacetan kerap terjadi, tingkat kecelakaan fatal di masa kepemimpinannya relatif terkendali.
"Kalau laka meninggal belum ada dalam pemerintahan saya," pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista