RADAR SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Subandi menyoroti ketepatan waktu dan kualitas pekerjaan infrastruktur dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek strategis di Kecamatan Taman, Minggu (14/12). Sidak tersebut dilakukan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.
Dari hasil peninjauan, Bupati menemukan adanya keterlambatan pengerjaan dengan deviasi yang cukup signifikan. Dua proyek yang disidak meliputi pekerjaan betonisasi dan pembangunan jembatan di Desa Bringinbendo serta proyek crossing saluran air di Jalan Raya Trosobo.
Pada proyek betonisasi dan pembangunan jembatan di Desa Bringinbendo, progres pekerjaan tercatat masih menyisakan deviasi hampir 22 persen, sementara sisa waktu kontrak hanya sekitar 13 hari.
“Di Bringinbendo tadi deviasinya kurang lebih hampir 22 persen,” ujar Subandi.
Sementara itu, proyek crossing saluran air di Jalan Raya Trosobo juga mengalami keterlambatan dengan deviasi sekitar 20 persen. Bahkan, hingga saat ini bagian lantai bawah jembatan belum sepenuhnya terselesaikan.
“Untuk crossing saluran air Trosobo ini juga sekitar 20 persen. Kendalanya saat ini adalah faktor cuaca, karena pekerjaan yang dilakukan berupa pembangunan jembatan,” jelasnya.
Subandi menilai tingginya intensitas hujan menjadi salah satu kendala utama dalam proses pengerjaan konstruksi. Meski demikian, ia menegaskan tidak menginginkan proyek-proyek tersebut berlarut-larut hingga melewati masa kontrak dan berujung pada pengenaan sanksi denda kepada kontraktor.
“Dengan sisa waktu sekitar tujuh hari, kasihan kontraktornya jika harus dikenai denda per hari. Saya tidak ingin proyek terlambat dan kontraktornya terkena sanksi,” tegasnya.
Menurut Subandi, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya denda yang dikenakan, melainkan dari ketepatan waktu penyelesaian dan kualitas hasil pekerjaan.
“Bupati itu senangnya kalau pekerjaan selesai tepat waktu dan kegiatan rampung, bukan karena kontraktornya dikenai denda,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan proyek infrastruktur berdampak luas bagi masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi hingga arus lalu lintas. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan menyeluruh dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek ke depan.
“Keterlambatan ini berdampak ke berbagai sektor. Aktivitas ekonomi terganggu, lalu lintas juga terdampak. Kami sebagai pimpinan daerah harus melakukan koreksi besar-besaran. Mudah-mudahan pada 2026 tidak terjadi lagi hal seperti ini,” pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista