RADAR SIDOARJO - DPRD Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam memerangi kasus bullying yang masih menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan. Maraknya kasus perundungan, terutama yang terjadi melalui media digital, dinilai menjadi alarm penting bahwa perlindungan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama kebijakan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyampaikan bahwa perundungan baik fisik, verbal, maupun cyber bullying kini berkembang menjadi ancaman yang menuntut intervensi regulatif lebih kuat.
“Isu bullying tidak bisa dipisahkan dari tantangan generasi muda di era digital. Pemuda saat ini tidak bisa hanya dibekali satu atau dua keahlian saja. Mereka harus multitalenta. Kebutuhan zaman berubah cepat dan kemampuan beradaptasi jadi kunci,” tegas Nasih, Jumat (5/12).
Menurutnya, maraknya perundungan di sekolah tidak hanya dipicu lemahnya kontrol sosial, tetapi juga karena pesatnya perkembangan platform digital. Media sosial menjadi ruang baru yang rawan disalahgunakan untuk melakukan perundungan secara virtual.
“Tekanan di ruang digital semakin kompleks. Dampaknya bahkan bisa lebih berat dibanding perundungan fisik, karena jejak digital sulit dihapus dan dapat menyebar dengan cepat,” ujarnya.
DPRD Sidoarjo, lanjut Nasih, berkomitmen memastikan hadirnya regulasi yang berpihak pada perlindungan anak sekaligus memperkuat pengawasan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan serta pembentukan karakter siswa melalui pendidikan berkelanjutan.
Selain itu, Nasih menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari perundungan bagi generasi muda.
“Perang terhadap bullying harus dilakukan dari hulu ke hilir. Anak-anak kita harus tumbuh dalam suasana belajar yang mendukung, bukan menekan,” pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista