RADAR SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo akan memulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati dalam waktu dekat. Fasilitas kesehatan tersebut dibangun di bekas lahan Puskesmas Sedati lama.
Lokasinya berada tepat di belakang gedung puskesmas yang saat ini masih aktif. Nantinya, RSUD tersebut dirancang sebagai rumah sakit kelas D.
Proyek pembangunan ditargetkan rampung pada Desember 2025. Saat ini proses konstruksi mulai berjalan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, dr. Lakshmie Herawati Yuwantina mengatakan, kontrak kerja dengan pelaksana proyek sudah ditandatangani pertengahan Juli lalu. “Untuk proses konstruksi akan memakan waktu sekitar 150 hari kerja, dengan anggaran mencapai Rp 60 miliar,” ucapnya, Minggu, (20/7).
Pembangunan RSUD Sedati merupakan bagian dari rencana jangka panjang Pemkab. Kajian kelayakan proyek ini sudah dilakukan sejak 2019 dan diperbarui pada 2023.
Dari hasil kajian, wilayah Sedati dinilai membutuhkan layanan rumah sakit kelas D. Hal itu berdasarkan jumlah penduduk dan keterbatasan tempat tidur rawat inap di sekitar wilayah tersebut.
“Secara jumlah, rumah sakit memang sudah mencukupi, namun, dari sisi distribusi wilayah, Sedati masih kekurangan layanan kesehatan sekunder,” jelasnya.
RSUD Sedati akan dibangun tiga lantai dan menyediakan 50 tempat tidur. Jumlah tersebut sesuai standar untuk rumah sakit tipe D.
Layanan medis yang tersedia mencakup empat spesialisasi dasar. Yakni spesialis anak, bedah, penyakit dalam dan kebidanan.
“Fasilitas pendukung seperti UGD, rawat inap, laboratorium, radiologi, farmasi, kamar operasi, hingga laundry dan CSSD juga akan disiapkan,” terangnya.
Saat mulai beroperasi, RSUD Sedati akan didukung 50 hingga 100 tenaga kesehatan. Jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan minimum awal.
Namun, Lakhsmie menekankan, fokus utama saat ini adalah penyelesaian konstruksi fisik. Pembangunan harus selesai tepat waktu agar segera bisa difungsikan.
Kehadiran RSUD Sedati dinilai penting untuk memperkuat sistem rujukan berjenjang. Dari puskesmas ke RSUD Sedati, lalu ke RSUD Sidoarjo atau rumah sakit kelas A lainnya.
“Kalau rumah sakit swasta bisa membentuk holding, pemerintah juga harus bisa, ini untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” pungkasnya. (sai/gun)
Editor : Guntur Irianto