RADAR SIDOARJO - Sejumlah aktivis lingkungan dari Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menggelar aksi demonstrasi di Alun-alun Jayandaru, Senin (19/5).
Mereka menyoroti pencemaran udara yang terjadi di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pemerintah segera bertindak atas pencemaran yang disebabkan oleh pembakaran sampah plastik sebagai bahan bakar di pabrik tahu.
Menurut mereka, praktik ini telah berlangsung lama dan berdampak buruk bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Direktur Eksekutif Ecoton, Daru Setyorini, mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 43 pabrik tahu di wilayah tersebut yang masih menggunakan sampah plastik impor sebagai bahan bakar produksi. Alasannya, bahan bakar ini dianggap lebih murah dan mudah diperoleh.
"Praktik ini jelas melanggar aturan karena asap dari pembakaran plastik menghasilkan kontaminasi dioksin dan mikroplastik. Zat berbahaya ini bisa masuk ke dalam rantai makanan dan mengancam kesehatan warga Tropodo," ujar Daru kepada Radar Sidoarjo.
Daru menambahkan, hasil pemantauan kualitas udara di Tropodo menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kadar polusi PM2.5 tercatat mencapai 1.063 µg/m³, jauh melebihi ambang batas nasional yang hanya 55 µg/m³.
Lebih lanjut, Ecoton juga menemukan partikel mikroplastik tersebar di udara dengan konsentrasi 25 partikel/m². “Ini sangat berbahaya karena bisa memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga kanker,” jelasnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, Daru menyebut sebagian besar plastik yang dibakar berasal dari sampah impor. “Negara-negara maju menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan sampah mereka, dengan dalih mendukung industri daur ulang,” katanya.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig, menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas.
“Kami sudah menandatangani komitmen bersama 43 pengusaha tahu untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar berbahaya seperti plastik, karet, dan styrofoam,” tegas Amig.
Ia juga memastikan bahwa DLHK tidak akan segan menindak pelanggaran yang terjadi. “Jika masih ditemukan penggunaan limbah B3, kami akan melakukan penyitaan kendaraan pengangkut serta melaporkan ke aparat penegak hukum,” pungkasnya. (sai/vga)
Editor : Vega Dwi Arista