SIDOARJO - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo menargetkan pendapatan dari pajak reklame sebesar Rp 280 miliar di tahun 2024. Namun, hingga Juni 2024, realisasi pajak reklame baru mencapai Rp 116 miliar, atau sekitar 22 persen dari target.
Menurut Plt Kepala BPPD Sidoarjo Heri Soesanto, lambatnya realisasi pajak reklame disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah sistem pembayaran pajak reklame yang menggunakan sistem jatuh tempo.
"Biasanya, sejumlah wajib pajak akan membayar di akhir tahun, karena sebagian besar menggunakan jasa pihak ketiga. Sehingga tidak semua kontrak selesai bersamaan," jelas Heri.
Faktor lain yang menyebabkan lambatnya realisasi adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami aturan pajak reklame.
"Sesuai aturan, semua iklan yang sifatnya ajakan dan dipasang di tempat umum harus dihitung pajaknya. Namun, diakuinya, masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi aturan ini," ungkapnya.
Meskipun demikian, BPPD Sidoarjo tetap optimis bahwa target pajak reklame tahun 2024 dapat terpenuhi.
"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan melakukan penertiban terhadap wajib pajak yang belum patuh," tegas Heri.
Beberapa upaya yang dilakukan seperti melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang aturan pajak reklame, serta melakukan penertiban terhadap wajib pajak yang belum patuh.
Heri berharap dengan partisipasi aktif dari seluruh wajib pajak reklame, diharapkan target pendapatan dari pajak reklame di Kabupaten Sidoarjo dapat terpenuhi. Serta dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. (nis/vga)
Editor : Vega Dwi Arista