Ketua Industri Tas dan Koper (Intako) Tanggulangin Sya'roni Arif mengungkapkan, pada Juni, omzet di Intako sudah turun 80 persen. "Selama PPKM di Juli, bisa dikatakan omzet tinggal nol koma saja," katanya dijumpai di Koperasi Intako, Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Senin (9/8).
Roni panggilannya mengatakan, sebelum PPKM masih ada banyak pembeli. Namun, karena mobilitas masyarakat yang dibatasi, animo berbelanja juga turun drastis.
"Prinsipnya Intako sangat berdampak sekali. Pada 2020 tidak separah ini. Walaupun tas tidak banyak penjualan, tapi kita bisa mengerjakan order lain seperti masker pesanan dari Pemkab," sambungnya.
Apesnya lagi, pada Juli kemarin Intako sudah tidak bisa membayar gaji karyawan. Jumlahnya 40 orang dengan total Rp 50 juta.
"Jangankan gaji karyawan, angsuran pinjaman di dua bank berbeda senilai Rp 25 juta juga belum terbayar," keluhnya.
Dia menegaskan, jika PPKM diperpanjang lagi, Intako bisa kolaps. Bantuan produktif usaha sebesar Rp 2,4 juta dan Rp 1,2 juta belum cukup untuk menutupi biaya operasional. "Sentra industri ingin ada kompensasi dari adanya PPKM ini. Misalkan yang dibutuhkan sekarang bantuan untuk operasional. Mungkin campur tangan Pemkab tentang solusi dispensasi bunga bank," pintanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo Agus Darsono mengatakan, pihaknya juga menerima keluhan dari sentra industri logam Desa Ngingas, Kecamatan Waru. Dimana saat ini bahan baku logam melonjak 40 persen. Kenaikan ini bisa terjadi hampir tiap pekan. Sehingga perajin kesulitan menentukan harga jual barang yang mereka produksi.
Terkait hambatan dari IKM di Sidoarjo Agus mengatakan sudah melaporkan ke pihak Kementerian Perindustrian. "Kemenperin sudah menyerap aspirasi hambatan IKM selama PPKM," katanya.
Menurutnya, Pemkab Sidoarjo juga memberikan penundaan pembayaran pajak, serta meniadakan denda. Hal itu sebagai bentuk solusi agar bisa meringankan beban IKM. (rpp/vga)
Editor : Vega Dwi Arista