Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Puskesos merupakan program layanan rujukan satu pintu (terintegrasi) yang merupakan miniatur Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Layanan terintegrasi ini diselenggarakan dengan tujuan memudahkan masyarakat menerima layanan.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman mengungkapkan, saat ini jumlah Puskesos juga belum merata di seluruh desa dan kelurahan. "Nanti tahun 2022 kami juga ingin mendorong agar semua desa dan kelurahan ada," terangnya.
Langkah Komisi D untuk menunjang program itu adalah dengan adanya usulan untuk dukungan anggaran. Hal itu nantinya untuk mendukung sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan dalam operasional Puskesos. "Misal untuk laptop atau yang lainnya," imbuhnya.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menambahkan, di tahun 2021 ini juga sudah ada alokasi anggaran untuk menunjang program Puskesos. "Tahun ini ada 63 Puskesos. Masing-masing puskesos dianggarkan Rp 30 juta," katanya.
Politikus PAN itu juga menerangkan, kucuran anggaran dari APBD itu dialokasikan untuk operasional puskesos. Yakni pengadaan komputer dan mebelernya.
Diharapkan, adanya puskesos ini juga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Warga bisa konsultasi ataupun mengadu seputar program bantuan sosial. (son/opi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



