Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Serius Bahas Raperda Penghapusan Desa Terdampak Lumpur

N
Penulis: Nofilawati Anisa❯
Ketua Bapemperda, Sudjalil. (IST)
Ketua Bapemperda, Sudjalil. (IST)
SIDOARJO - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sidoarjo telah mengantongi Raperda tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa Terdampak Lumpur Sidoarjo. Namun, hal itu masih belum diputuskan bakal masuk raperda prioritas ataukah tidak.

Ketua Bapemperda DPRD Sidoarjo, Sudjalil mengungkapkan, penentuan prioritas terkait raperda itu masih membutuhkan pembahasan lanjutan. Terutama di internal Bapemperda secara kelembagaan. "Memang kalau dari jangka waktunya, rencana perumusan raperda ini merupakan tinggalan dari kepemimpinan di periode sebelumnya. Tapi saya juga tidak bisa
mengatakan ini jadi prioritas atau tidak," tuturnya, Jumat (5/2).

Lebih jauh, politikus PDIP itu menguraikan, dalam kelembagaan Bapemperda sendiri terdapat fraksi-fraksi lain yang saat ini menduduki kursi di DPRD. Tentunya, masing - masing fraksi juga memiliki kepentingan. Sehingga perlu adanya pembahasan bersama untuk menentukan raperda yang prioritas.

Baru setelah pembahasan di internal Bapemperda, nanti akan di simpulkan raperda mana yang jadi prioritas bakal digarap di tahun 2021 ini. Termasuk apakah raperda penghapusan dan penggabungan desa terdampak lumpur itu bakal diprioritaskan. "Kalau ngomong semua raperda itu penting atau tidak, ya semuanya penting. Cuma kami tetap harus melakukan kajian dulu," sambungnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pihak eksekutif telah mengajukan usulan raperda tentang penghapusan dan penggabungan desa terdampak lumpur itu ke DPRD Sidoarjo.

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman juga sempat mengungkapkan jika pembahasan penggabungan dan penghapusan desa terdampak lumpur ini juga tidak perlu ijin Kemendagri. Diharapkan, pembahasan bisa lancar sehingga desa terdampak bisa segera tertata dengan baik.

Seperti yang diketahui, ada sejumlah desa yang memang secara geografis telah tenggelam akibat lumpur. Keempat desa tersebut adalah Desa Ketapang, Renokonongo, Kedung Bendo, dan Desa Besuki.

Selain itu, juga ada 11 desa yang perlu ditata kembali, karena jumlah penduduk dan wilayahnya berkurang akibat bencana lumpur. Ke-11 desa yang dimaksud adalah Desa Glagaharum, Pamotan, Wunut, Mindi, Jatirejo, Siring, Gedang, Kalitengah, Gempolsari, Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan. (son/opi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Inisiatif Gerindra, Empat Parpol Sepakat Kawal Visi-Misi Bupati dan Wabup Sidoarjo

Inisiatif Gerindra, Empat Parpol Sepakat Kawal Visi-Misi Bupati dan Wabup Sidoarjo

Empat partai politik di Kabupaten Sidoarjo sepakat memperkuat komunikasi dan bersinergi mengawal visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dalam mewujudkan Sidoarjo Baik.

Fraksi PDIP: Data Bansos di Sidoarjo Tak Sesuai Kondisi Warga

Fraksi PDIP: Data Bansos di Sidoarjo Tak Sesuai Kondisi Warga

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo menilai masih terdapat kesenjangan antara data desil yang tercatat dalam sistem dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.

Peringati 30 Tahun Kudatuli, DPC PDIP Sidoarjo Gelar Teatrikal Detik-Detik Peristiwa

Peringati 30 Tahun Kudatuli, DPC PDIP Sidoarjo Gelar Teatrikal Detik-Detik Peristiwa

Guna merawat ingatan kolektif atas perjuangan demokrasi dan perjalanan panjang partai, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menggelar pertunjukan teatrikal memperingati peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli Kudatuli

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer