Fraksi PDIP: Data Bansos di Sidoarjo Tak Sesuai Kondisi Warga
RADAR SIDOARJO - Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo menilai masih terdapat kesenjangan antara data desil yang tercatat dalam sistem dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Persoalan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo Prabata Ferdiansyah dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo. Fraksi PDIP meminta Pemkab Sidoarjo tidak hanya mengandalkan data dalam sistem, tetapi aktif melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi masyarakat.
Prabata mengatakan, keresahan masyarakat muncul karena adanya perbedaan status desil dengan kondisi ekonomi riil warga. Kondisi itu berpotensi membuat penyaluran bansos tidak sesuai dengan kondisi penerima di lapangan.
Baca Juga: Polresta Sidoarjo Beri Layanan Kesehatan Gratis dan Bansos bagi Ratusan Penyandang Disabilitas
"Fraksi kami sangat memahami keresahan masyarakat terkait adanya perbedaan antara status desil yang tercatat pada sistem dengan kondisi ekonomi riil yang ada di lapangan," ujarnya.
Fraksi PDIP memahami bahwa pemutakhiran data desil berada di tingkat pusat, yakni Kementerian Sosial dan BPS melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sedangkan pemerintah daerah memiliki peran sebagai verifikator sekaligus pengusul pembaruan data.
Baca Juga: Karang Taruna Desa Boro Tanggulangin Sidoarjo Salurkan Bansos Door to Door untuk 50 Warga
Karena itu, Pemkab Sidoarjo didorong mengambil langkah konkret dengan membuka posko pengaduan di setiap desa dan kelurahan.
Posko tersebut diharapkan menjadi tempat masyarakat melaporkan apabila data kondisi ekonominya tidak sesuai dengan status yang tercatat.
Tak hanya menunggu laporan, Fraksi PDIP juga meminta Pemkab Sidoarjo menurunkan tim survei ke lapangan. Verifikasi secara langsung dinilai penting untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
"Fraksi kami mendorong pemerintah daerah untuk dapat membuka posko pengaduan di tiap-tiap desa atau kelurahan dan menurunkan tim survei secara langsung untuk mencocokkan data dengan realita," tegas Prabata.
