Kasus Lahan TKD Damarsi, Kejari Sidoarjo Periksa Pemasok Material dan Penghuni Kos
RADAR SIDOARJO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo terus mendalami dugaan persoalan lahan tanah kas desa (TKD) di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran yang kini berdiri bangunan rumah kos dan telah dihuni warga. Sejumlah pihak dimintai keterangan, mulai dari pemasok material pengurukan hingga penghuni yang mengaku telah membeli rumah di lokasi tersebut.
Salah satu saksi yang menjalani pemeriksaan adalah Huda, pemasok material untuk pekerjaan pengurukan lahan. Seusai pemeriksaan di Kejari Sidoarjo, Senin (19/10), dia mengaku mengetahui sejumlah aktivitas di lokasi, tetapi menegaskan tidak terlibat langsung dalam transaksi jual beli tanah.
“Saya hanya menyuplai material untuk pengurukan. Kalau terkait jual beli lahan, saya bukan pihak yang melakukan transaksi,” kata Huda.
Menurut Huda, berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembelian lahan tersebut dilakukan dengan persetujuan kepala desa dan pihak pengembang, Agus Nasroni. Namun, dia mengaku tidak mengetahui adanya dokumen tertulis yang membuktikan persetujuan tersebut.
“Transaksinya atas dasar kepercayaan dan persetujuan pihak desa. Kalau bukti tertulisnya, saya tidak ada,” ujarnya.
Huda juga mengaku mengetahui kegiatan yang berkaitan dengan perpindahan patok batas lahan. Menurut dia, kegiatan tersebut berlangsung bersamaan dengan acara kenduri yang dihadiri kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sejumlah perangkat desa.
“Setelah acara selesai, pihak desa pulang membawa berkat dan amplop. Itu juga sudah saya jelaskan secara rinci saat pemeriksaan sebelumnya,” ungkapnya.
Dia menyebut pemeriksaan terbaru masih berkaitan dengan keterangan yang pernah disampaikan sebelumnya. Meski demikian, penyidik mengajukan sejumlah pertanyaan tambahan untuk mendalami persoalan lahan yang kini telah dibangun rumah kost tersebut.
Sementara itu, salah seorang penghuni rumah kost, Soeharsono, mengaku kembali dimintai keterangan oleh Kejari Sidoarjo. Pemeriksaan tersebut merupakan pendalaman dari pemeriksaan sebelumnya pada Juli 2026.
Soeharsono mengatakan membeli rumah di lokasi tersebut pada Januari 2024 melalui transaksi di kantor notaris Yanuar. Saat transaksi, dia mengaku menerima dokumen berupa perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), bukan akta jual beli (AJB), karena tanah tersebut belum bersertifikat.
