Sudah Pungut Pajak 10 Persen tapi Tak Setor, BPPD Sidoarjo Tempel Stiker Gerai Minuman dan Makanan

RADAR SIDOARJO - Sudah memungut pajak 10 persen dari konsumen, tetapi belum menyetorkannya ke kas daerah. Kondisi tersebut membuat Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah tegas dengan menempelkan stiker peringatan di sejumlah gerai restoran dan kuliner.

Tak tanggung-tanggung, sepanjang Januari hingga September 2026, BPPD Sidoarjo telah melakukan penindakan terhadap sekitar 45 objek pajak. Sebanyak 90 persen di antaranya akhirnya melunasi kewajiban setelah mendapat penindakan atau peringatan.

Baca Juga: Tingkatkan Literasi Pajak, DJP Jatim–GP Ansor Jatim Jalin Kerja Sama

Terbaru, pada Kamis (3/9), BPPD Sidoarjo menempelkan dua stiker pada gerai wajib pajak. Masing-masing satu stiker Belum Lunas Pajak dan satu stiker Dalam Pengawasan.

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Muda sekaligus Subkoordinator Pengendalian Pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo, Hermadi Listiawan, mengatakan pemasangan stiker bukan langkah pertama yang dilakukan pihaknya.

Baca Juga: Tingkatkan Literasi Pajak, DJP Jatim–GP Ansor Jatim Jalin Kerja Sama

Sebelum penindakan, wajib pajak telah diberi pembinaan, pemberitahuan, hingga surat teguran. Namun, ketika kewajiban tetap tidak dipenuhi, BPPD terpaksa memasang stiker sebagai bentuk penindakan.

“Sudah melalui mekanisme surat teguran dan pemberitahuan penempelan stiker. Ketika sampai batas waktu yang ditentukan belum melakukan pembayaran, kami terpaksa melakukan penempelan stiker,” ujar Hermadi, Rabu (9/9).

Baca Juga: Wabup Apresiasi Layanan BPPD di CFD Sidoarjo, Permudah Warga Bayar Pajak

Hermadi menjelaskan, terdapat dua jenis stiker yang digunakan BPPD. Stiker Belum Lunas Pajak diberikan kepada wajib pajak yang telah memiliki kewajiban membayar pajak, tetapi belum menyetorkannya ke kas daerah.

Sementara Stiker Dalam Pengawasan diberikan kepada wajib pajak yang bermasalah dalam pemenuhan akses data transaksi atau terdapat selisih pembayaran yang membutuhkan klarifikasi.

Baca Juga: BPPD Sidoarjo Bebaskan Denda Pajak hingga Oktober 2026

Menurut Hermadi, persoalan menjadi serius ketika wajib pajak sudah mencantumkan pungutan pajak 10 persen dalam struk pembayaran konsumen, tetapi uang tersebut belum disetorkan ke kas daerah.

“Utamanya yang seperti itu. Istilahnya ada kebocoran keuangan karena uangnya belum masuk,” tegasnya.