RADAR SIDOARJO - Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan sejumlah cabang olahraga (cabor) yang mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IX di Malang Raya, Kamis (10/7). Agenda ini digelar untuk mengevaluasi hasil kontingen Sidoarjo yang dinilai gagal memenuhi target.
Perwakilan cabor gulat, Ika Adinda Salatun, mengeluhkan minimnya fasilitas latihan bagi para atlet. Ia menyebut, hingga kini atlet gulat tidak memiliki tempat fitnes yang layak dan hanya mendapat jatah pemusatan latihan (TC) selama tiga bulan.
"Tempat fitnes tidak ada, padahal alat angkat beban sangat penting untuk kekuatan fisik. Sementara daerah lain bisa melakukan TC hingga enam bulan, kami hanya tiga bulan," keluhnya di hadapan anggota dewan.
Ika juga menyoroti birokrasi rumit dalam penggunaan GOR, yang justru menghambat program latihan. Ia mengungkapkan, sebelumnya fasilitas olahraga bisa digunakan lebih fleksibel tanpa proses administrasi yang menyulitkan.
Tak hanya soal fasilitas latihan, Ika juga menyoroti minimnya layanan kesehatan bagi atlet. Menurutnya, BPJS hanya bisa digunakan saat pertandingan, sementara banyak cedera terjadi saat latihan.
"Ada atlet yang cedera bahu saat latihan, tapi tidak mendapatkan layanan kesehatan," jelasnya.
"Saya mengusulkan agar KONI menyediakan klinik khusus untuk para atlet," tambahnya.
Kritik juga datang dari perwakilan cabor karate, Indrawan. Ia menyayangkan absennya Ketua KONI Sidoarjo selama pelaksanaan Porprov berlangsung.
"Selama Porprov, saya tidak pernah melihat Ketua KONI hadir menyaksikan langsung atlet bertanding," katanya.
Ia berharap, KONI bisa lebih menunjukkan kepedulian terhadap para atlet dan cabor.
"Kami ingin Ketua KONI lebih peduli, hadir di tengah-tengah atlet, serta memiliki kepemimpinan yang baik," ujarnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menyampaikan bahwa perhatian KONI terhadap cabor memang terbilang minim. Ia menilai, banyak hal teknis dan non-teknis yang perlu segera dievaluasi.
"Ketua cabor merasa tidak memiliki dukungan, perhatian KONI sangat minim," tegasnya.
Dhamroni juga menyoroti belum cairnya anggaran bagi cabor, sehingga beberapa di antaranya harus menalangi biaya kegiatan secara mandiri.
"Hingga saat ini anggaran belum cair. Ini juga menjadi catatan penting kami," imbuhnya.
Komisi D berencana segera memanggil secara resmi jajaran KONI Sidoarjo untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Langkah ini diambil untuk menggali penyebab kegagalan pencapaian target dalam Porprov.
"Kami akan mendalami semua masukan dari cabor, dan menjadikannya sebagai bahan utama dalam proses evaluasi kinerja KONI ke depan," pungkasnya. (sai/vga)
Editor : Vega Dwi Arista