RADAR SIDOARJO - Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo melontarkan kritik tajam terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Meski mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target dan keberhasilan Pemkab Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fraksi ini menegaskan bahwa sederet persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran masih harus segera dibenahi.
Baca Juga: Muharram Berbinar, Insan Mandiri Ajak 50 Anak Yatim Mengenal DPRD Sidoarjo dan Raih Mimpi
Sorotan utama diarahkan pada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rendahnya realisasi belanja modal, temuan BPK dalam proyek konstruksi, hingga menurunnya efisiensi investasi daerah.
Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Zakaria Dimas Pratama, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7).
Baca Juga: Komisi A DPRD Sidoarjo Dukung Pawai Gunungan Desa Pabean Sedati, Dorong Ekonomi UMKM
Dimas mengawali pandangannya dengan memberikan apresiasi atas realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp 5,526 triliun atau 101,35 persen dari target. Menurutnya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah melampaui 50 persen menunjukkan kapasitas fiskal Kabupaten Sidoarjo semakin kuat.
Selain itu, Fraksi Demokrat-NasDem juga mengapresiasi keberhasilan Pemkab Sidoarjo mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2025.
Baca Juga: DPRD Sidoarjo Soroti Pengembang Jual Rumah sebelum Izin Rampung
Namun, ia mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh dijadikan tolok ukur bahwa seluruh tata kelola pemerintahan telah berjalan tanpa persoalan.
"Opini WTP hanya merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan ukuran keberhasilan pembangunan ataupun jaminan tidak adanya kelemahan dalam pengelolaan APBD," tegas Dimas.
Menurutnya, masih adanya temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bukti bahwa pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Salah satu kritik paling tajam disampaikan terkait besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp 680,65 miliar atau meningkat sekitar Rp 37,88 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Dimas menilai besarnya SiLPA bukan sekadar sisa anggaran, tetapi mencerminkan belum optimalnya kemampuan pemerintah mengubah kekuatan fiskal menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat.
"Setiap rupiah yang tidak dibelanjakan berarti ada jalan yang belum diperbaiki, saluran yang belum dibangun, sekolah yang belum ditingkatkan kualitasnya, pelayanan kesehatan yang belum diperluas, serta kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi," ujarnya.
Karena itu, Fraksi Demokrat-NasDem meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan, percepatan pengadaan barang dan jasa, pengendalian pelaksanaan kegiatan, hingga kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengeksekusi program pembangunan.
Fraksi Demokrat-NasDem juga menyoroti realisasi belanja daerah yang hanya sekitar 90 persen, sementara realisasi belanja modal baru mencapai 75,40 persen.
Menurut Dimas, kondisi tersebut menunjukkan kemampuan fiskal Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya dikonversi menjadi investasi pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain itu, fraksinya mengkritisi berbagai temuan BPK pada proyek konstruksi. BPK masih menemukan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada berbagai paket pekerjaan senilai Rp 4,124 miliar yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.
Tak hanya itu, BPK juga menemukan 39 paket pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan secara optimal dengan potensi penerimaan daerah mencapai Rp 2,387 miliar.
Fraksi Demokrat-NasDem meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh temuan tersebut sekaligus memperkuat pengawasan internal agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan APBD Tahun 2026.
Selain persoalan belanja, Dimas juga menyoroti masih besarnya piutang pajak daerah yang mencapai Rp 548,44 miliar dan piutang retribusi sebesar Rp 95,42 miliar.
Ia mendorong pemerintah melakukan digitalisasi sistem perpajakan, memperbarui basis data wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar mampu meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.
Fraksi Demokrat-NasDem juga mengingatkan pemerintah daerah agar serius meningkatkan efisiensi investasi.
Berdasarkan analisis terhadap data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo periode 2021–2025, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) meningkat dari 4,45 pada 2022 menjadi 5,90 pada 2025. Padahal, angka ideal berada pada kisaran 3 hingga 4.
Menurut Dimas, kondisi tersebut menunjukkan investasi di Kabupaten Sidoarjo semakin tidak efisien.
"Tantangan pembangunan Kabupaten Sidoarjo saat ini bukan lagi pada keterbatasan sumber daya fiskal, melainkan pada efektivitas pengelolaan investasi dan kualitas eksekusi pembangunan," katanya.
Di akhir pandangannya, Dimas menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak boleh hanya diukur dari besarnya pendapatan maupun tingginya serapan anggaran.
"Rakyat tidak bisa hidup dari angka-angka APBD. Rakyat hanya dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang benar-benar bekerja," tegasnya.
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat, mulai dari penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga berkurangnya banjir serta terciptanya lapangan kerja.
"Keberhasilan APBD tidak boleh lagi diukur dari besarnya belanja yang terealisasi, tetapi dari besarnya manfaat yang dihasilkan," pungkasnya. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista