RADAR SIDOARJO - Ratusan warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo bersiap melakukan demo di depan Kantor Angkasa Pura II, Juanda, Minggu (16/3) siang. Mereka sudah berkumpul dan memenuhi halaman Balai Desa Pranti.
Aksi warga ini rencananya digelar untuk menuntut kuota tenaga kerja dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Internasional Juanda, yang dianggap tidak memberikan perhatian kepada warga Pranti, Sedati, Sidoarjo, yang terdampak relokasi bandara tahun 1994.
Namun, aksi itu akhirnya dibatalkan karena situasi dan kondisi yang dinilai tidak memungkinkan, terutama dengan kehadiran aparat keamanan yang berjaga dan bersenjata lengkap.
Koordinator lapangan (korlap) aksi, Masnur, mengungkapkan, tuntutan warga Pranti sudah lama diajukan, terutama terkait kuota kerja bagi warga yang terdampak pembangunan bandara.
Ia menekankan, pentingnya kesempatan kerja bagi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat adanya Bandara Juanda tersebut.
"Kami berharap yang biasa menambak, dibiarkan untuk bertambak. Petani dibiarkan untuk bertani, itu yang kami maksud dengan kuota kerja. Baginl yang bisa direkrut, ya direkrut bekerja di bandara," katanya.
Meski sudah ada 58 warga yang direkrut oleh Angkasa Pura, nqmun jumlah tersebut dirasa masih kurang. Pasalnya, jika diakumulasi sejak 25 tahun, rata-rata hanya dua orang per tahun yang direkrut.
Ia juga berharap bahwa ke depannya, ada jalan masuk untuk bekerja di Bandara Juanda melalui desa yang dikelola langsung oleh desa agar lebih transparan.
"Sudah ada 58 orang yang direkrut, tapi kami ingin ada pintu masuk kuota kerja atau kuota CSR yang lebih jelas, agar warga yang terdampak dan belum punya pekerjaan bisa diakomodir," tambahnya.
Warga Pranti, lanjut Masnur, hanya berharap anak-anak mereka bisa mendapatkan pekerjaan di Bandara Juanda sebagai bentuk janji yang dahulu diberikan oleh Angkasa Pura apabila Bandara Juanda sudah beroperasi.
"Orang tua dulu yang melepas tanahnya sekarang sudah tua, mereka ingin melihat anak-anaknya bisa bekerja di bandara," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pranti, Eko Purnomo, mengatakan, warga memiliki tiga tuntutan utama yang diajukan kepada pihak Angkasa Pura, yakni terkait kuota tenaga kerja, pengelolaan lahan kosong yang masih digunakan warga, dan CSR.
“Dari bapak GM Angkasa Pura dan kepala divisi memang menyatakan akan mengakomodir apa yang menjadi keluhan masyarakat. Namun, sejak 2006 hingga sekarang, implementasinya belum sesuai harapan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa warga Pranti mempunyai hak untuk mendapatkan prioritas kuota tenaga kerja karena tanah yang digunakan untuk pembangunan bandara adalah tanah warga Pranti.
"Selain itu dari sesepuh-sesepuh desa memang itu pernah dijanjikan. Baik itu hearing di DPR itu pernah dijanjikan kepada warga Pranti, seandainya bandara sudah beroperasi akan diberikan suatu prioritas berupa kuota tenaga kerja. Namun seiring berjalannya waktu semakin banyak yang di PHK," keluhnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembatalan aksi demo ini dilakukan demi menjaga keselamatan warga. "Saya tidak tega melihat warga saya harus berbenturan dengan aparat keamanan. Saya lebih memilih jalur diplomasi dan akan terus mengawal ini dengan pihak Angkasa Pura," jelasnya.
Warga Pranti berharap bahwa tuntutan mereka terkait kuota kerja, khususnya bagi tenaga non-skill seperti petugas kebersihan, security, dan tukang potong rumput, dapat segera diakomodir.
"Warga tidak meminta 100 persen warga bekerja di sana, warga hanya mengingatkan kepada Angkasa Pura apa yang pernah disampaikan dulu, tolong berikan perhatian pada warga kami. Setidaknya ada 20 persen warga Pranti bekerja di sana," tandasnya.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi, PT Angkasa Pura masih belum memberikan tanggapan terkait demo dan tuntutan yang diajukan oleh warga Pranti, Sedati, Sidoarjo, tersebut. (dik/gun)
Editor : Guntur Irianto